Pemerintah Luncurkan Portal Aduan PNS Terkait Radikalisme

Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama 12 Kementerian/Lembaga berencana menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Tindakan Radikalisme Dalam Rangka Penguatan Kebangsaan pada ASN atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Rencananya aturan tersebut terbit pada November 2019 ini.

Aturan ini nantinya akan menjadi acuan pemerintah dalam mengawasi PNS yang terlibat ujaran kebencian, radikalisme hingga politik praktis.

Mengutip laman resmi BKN, bkn.go.id, pejabat BKN telah melakukan pertemuan pada Senin (04/11/2019) dengan beberapa pihak terkait.

Mulai dari Deputi SDM KemenPANRB, perwakilan dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Kemenkopolhukam), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).

Ada tiga hal yang dibahas dalam rapat tersebut, meliputi definisi radikalisme, mekanisme penanganan, dan bentuk kesepakatan 13 Kementerian/Lembaga terkait.

Pertemuan setelah sebelumnya dilakukan dua kali pembahasan tentang pembentukan satuan tugas (satgas) atau task force penanganan radikalisme di kalangan PNS.

Deputi Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Wasdalpeg) BKN Otok Kuswandaru menyatakan, definisi radikalisme dan mekanisme penanganan harus tetap berpegang pada Undang-Undang 5 tahun 2014 pasal 02 tentang ASN.

"Definisi atau pengertian radikalisme yang disepakati tidak bersifat tendensius atau cenderung menitikberatkan pada agama tertentu," ujarnya.

Selain itu, penjatuhan sanksi juga mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

BKN bersama 12 K/L lainnya selanjutnya akan merampungkan kesepakatan rumusan penanganan radikalisme ASN ini untuk kemudian diimplementasikan melalui Surat Keputusan Bersama tentang Penanganan Tindakan Radikalisme Dalam Rangka Penguatan Kebangsaan pada ASN yang diagendakan berlangsung November ini.