BUMN Diingatkan Tak Serakah Ikut Garap Proyek Kecil

Rusun Pasar Rumput Ditargetkan Rampung Akhir Tahun Depan — Pekerja kontruksi menyelesaikan proyek pembangunan Rusunawa Tingkat Tinggi Pasar Rumput di Jalan Lingkar Pasar Rumput, Jakarta, Selasa (14/11). Pembangunan rusun ini ditargetkan rampung pada akhir 2018 mendatang. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan SDM Infrastruktur, KADIN Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur, Dandung Sri Harninto, mengingatkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tidak serakah menggarap seluruh proyek-proyek infrastruktur di dalam negeri.

Sesuai dengan aturan, BUMN hanya bisa menggarap untuk proyek yang nilainya di atas Rp 100 miliar. "Sekarang ada BUMN ngerjakan proyek Rp 30 miliar saya temukan kemarin, ini ada kontrak BUMN saya tanya nilainya berapa? Rp 30 sekian miliar," katanya ditemui di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Dia pun merasa heran masih ada saja BUMN yang rakus menggarap proyek-proyek yang secara nilai kecil. Atas kejadian itu, dirinya juga mendesak seluruh kementerian lembaga terkait agar mengawasi seluruh proyek-proyek yang menjadi polemik antar BUMN dan swasta.

"Kok masih bisa lolos. Saya gak tahu aturannya tendernya sudah lama atau gimana tapi kok ini bisa lolos. Padahal aturan menteri, BUMN hanya boleh Rp 100 miliar ke atas. Tapi ada satu dua yang gak ketangkep porsesnya," kata dia.

Dandung mengatakan apabila ini dibiarkan maka akan menghancurkan perusahaan-perusahaan swasta yang notabenya juga ingin turut andil menggarap proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

"Dari data Gapensi jumlah perusahaan kecil drop hampir 50 persen selama 4 tahun terakhir. Seharusnya ketika kita membangun harus jalan bareng tapi ternyata BUMN semakin gendut dan teman-teman swasta tidak ini harus diperbaiki," jelas dia.

Melihat kondisi tersebut, dirinya meminta agar kemudian BUMN-BUMN besar segara merubah orientasinya. Dia ingin, para BUMN tidak hanya jago kandang namun bisa melakukan ekspansi menggarap proyek-proyek di luar dari Indonesia.

"Dia kan sudah gede kemampuan gede sementara swasta kekurangan duit, defisit harus mulai keluar jangan jago kandang. Kita sudah sering mendorong sudah lah BUMN sudah cukup besar. Jadi saya pikir itu harapan kami dari temen swasta kita juga gak ingin teman-teman BUMN kita mati, kita ingin BUMN kita kuat tapi jangan jago kandang mulai bergerak keluar," tandas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok disebut-sebut bakal menjadi salah satu pimpinan di BUMN. Apakah Ahok secara peraturan undang-undang bisa menjadi petinggi BUMN?

2 dari 2 halaman

Jokowi Minta BUMN Tidak Kuasai Proyek Infrastruktur

Konstruksi Proyek LRT di Kayu Putih Roboh — Kondisi kontruksi beton proyek light rapid transit ( LRT) yang roboh di Kayu Putih, Jakarta Timur, Senin (22/1). Tiga dari lima korban akibat tiang beton LRT yang roboh sudah dipulangkan dari Rumah Sakit Columbia. (Liputan6.com/Arya Manggala)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar perusahaan swasta diberikan ruang lebih banyak dalam mengemban proyek infrastruktur di Indonesia.

Permintaan ini karena dia mendapat banyak keluhan dari perusahaan swasta perihal pengembangan proyek yang sebagian besar dikerjakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Banyak yang mengeluh ke saya, kontraktor lokal, provinsi, Pak kok semuanya diambil BUMN', ini saya sudah perintahkan, nggak sekali dua kali," ujar dia di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Dalam 5 tahun ke depan, Jokowi berharap swasta mendapat peran besar dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional. Namun ternyata, realisasi pembiayaan swasta terhadap berbagai proyek infrastruktur masih jauh dari target.

Sebut saja, investasi ruas tol yang ditargetkan bisa menyentuh angka Rp 500 triliun, dalam 5 tahun terakhir hanya mencapai Rp 142 triliun saja, atau 28 persen dari total target.

"Realisasi PPP di PUPR 5 tahun ini masih rendah, di angka 28 persen dari total target," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementrian PUPR Eko D Heripoerwanto.

Tak hanya itu, hal yang sama juga terjadi pada proyek sistem pengadaan air minum (SPAM) yang realisasinya hanya 19 persen saja dari target, atau sekitar Rp 3,8 triliun dari Rp 20,5 triliun.

Kementerian PUPR
Organisasi
Kementerian PUPR adalah salah satu kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Lihat Selengkapnya
Kementerian PUPR
BUMN
Perusahaan
BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
BUMN
proyek infrastruktur