Sri Mulyani akan Belajar dari Malaysia Soal Pengelolaan Keuangan Syariah

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan Indonesia akan belajar dari Malaysia dalam mengelola ekonomi syariah. Merdeka.com/Yayu

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan Indonesia akan belajar dari Malaysia dalam mengelola ekonomi syariah. Malaysia dinilai telah lebih dulu sukses di bidang ekonomi syariah tersebut.

"Indonesia akan belajar dari Malaysia bagaimana mereka berhasil," kata dia, dalam acara ISEF 2019, di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Dia menjelaskan saat ini industri halal dan ekonomi syariah terus tumbuh dan berkembang. Seiring dengan perbankan dan keuangan syariahnya. Tak terkecuali di Indonesia.

Akan tetapi, konsep syariah tidak terlalu booming di Indonesia meskipun menjadi negara yang mayoritas penduduknya beragama Muslim.

"Indonesia sedikit terlambat dan kita baru saja memberlakukan undang-undang soal perbankan syariah pada 1981 an dan sukuk global syariah diberlakukan 10-15 tahun lalu. Sementara asuransi syariah baru beberapa bulan dilakukan," ujarnya.

Kendati demikian, meskipun terlambat dia optimis Indonesia bisa sukses seperti Malaysia. "Walaupun terlambat, sudah memulai proses ini, Instrumen syariah di Malaysia bisa dipelajari," ujarnya.

"(Belajar dari Malaysia) misalnya melihat bagaimana fokus investasi dan instrumen sosial seperti zakat dan wakaf di masyarakat," ujarnya.

Artinya, akuntabilitas pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia juga harus ditingkatkan. Hal ini tentunya akan dikerjakan oleh kemenkeu bersama dengani Bank Indonesia (BI) untuk menambah kepastian dengan kebijakan agar impact sektor keuangan syariah bisa lebih besar untuk dimanfaatkan.

Dia mengungkapkan pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan minat masyarakat Indonesia untuk penjualan sukuk syariah terbesar di dunia. Namun tak banyak masyarakat Indonesia yang membeli, justru dibeli dari luar negeri.

"Kami memberikan edukasi dan memberikan kepastian dan membeli instrumen untuk mereka, tanpa keruwetan dan kesulitan pembahasannya," ujarnya.

Misalnya dengan produk sukuk ritel agar kaum milenial bisa memahami dengan mudah instrumen investasi syariah. Lalu sukuk berbasis lingkungan melalui green sukuk.

Dengan produk-produk yang mudah dipahami, kualitas syariah diharapkan bisa meningkat. Sehingga klaim risiko tinggi, harga mahal, tidak efisien bisa dihilangkan.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Ekonomi Syariah Diklaim Mampu Tangkal Kondisi Pelemahan Global

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Mesjid Kompleks Gedung BI, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyebut bahwa perkembangan ekonomi syariah di Tanah Air dapat memberi sinyal positif di tengah melambatnya perekonomian global. Sebab, potensi pasar keuangan syariah sendiri cukup besar untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

"Perkembangan ekonomi syariah tidak hanya tingkatkan inklusi keuangan Indonesia, tapi juga dalam rangka menangkal kondisi pelemahan dunia," kata Perry saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (13/11).

Perry mengatakan, saat ini baru ada sekitar 40 persen inklusi keuangan dari ekonomi Indonesia. Dengan berkembanganya ekonomi syariah, maka untuk mencapai angka 100 persen bukan lagi tidak mungkin.

Apalagi pemerintah juga terus mendorong beberapa segmentasi yang menjadi kekuatan pasar ekonomi syariah, di antaranya yakni melakukan pengembangan di lini pesantren, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), industri pariwisata, industri halal, hingga yang lainnya.

"Itu adalah pasar potensi sumber dari daya dukung ekonomi segmen itu perlu dikembangkan. Sehingga jadi daya dukung ekonomi ke depan dalam rangka mitigasi hadapi dampak global ekonomi," kata dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
Syariah
keuangan syariah