Kemenhub: Regulasi Skuter Listrik Ada di Pemerintah Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan meminta Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan Grab Indonesia segera bertemu untuk membahas aturan skuter listrik. Regulasi mengenai skuter listrik ternyata merupakan domain pemerintah daerah.

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi berkata skuter listrik tidak termasuk di dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur soal lalu lintas. Dalam UU itu pemda diberi kewenangan mengatur sarana kendaraan yang bukan kendaraan bermotor.

"Di dalam UU Nomor 22 mengatur juga kendaraan yang bukan sepeda motor, kalau belum termasuk kendaraan bermotor yang mengatur regulasinya adalah pemerintah daerah. Jadi, itu peraturan gubernur atau peraturan daerah," ujar Budi pada konferensi pers di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Regulasi Pemda DKI ini diharapkan rampung pada bulan Desember nanti. Untuk sementara, Budi pun meminta pihak Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dan Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata untuk bertemu besok.

Pertemuan itu bertujuan membahas hal-hal apa saja yang sudah bisa dilakukan terkait GrabWheels. Salah satu di antaranya seperti usia pengguna dan jalan-jalan yang boleh dilalui skuter listrik.

Presiden Grab pun berkata sudah ada safety measure di aplikasi terkait GrabWheels. Terkait lokasi GrabWheels, Ridzky menyarankan jalur sepeda.

"Bagi kami nanti aturan tempat berlakunya yang akan kami usulkan kepada Pemerintah Provinsi DKI adalah di mana sepeda bisa berjalan, di situ juga GrabWheels bisa berjalan," ujarnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: