Sukses

Kemenkeu Angkat Bicara Soal Dana Talangan Jiwasraya Senilai Rp 32 Triliun

Permohonan dana talangan atau bailout dari PT Asuransi Jiwasraya mencapai Rp32,89 triliun.

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan menanggapi permohonan dana talangan atau bailout dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) senilai Rp 32,89 triliun. Hal tersebut perlu melewati kajian.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, pertanyaan mendasar terkait permohonan tersebut bukan persoalan apakah pemerintah sanggup atau tidak dalam memberi dana talangan untu Jiwasraya.

"Itu bukan soal sanggup enggak sanggup. Kita harus kaji dulu," ujar dia, di Jakarta, Sabtu (16/11).

Permohonan tersebut, tegas dia, harus dikaji secara lebih mendalam. Salah satunya terkait tujuan penggunaan dana talangan. Meskipun demikian dia enggan menjelaskan secara lebih rinci. Sebab hal itu merupakan wewenang Ditjen Anggaran Kemenkeu.

"Ini memang bukan kewanangan saya, tapi kalau lihat dulu buat apa dana talangan tersebut, berapa besarnya harus direview, bukan soal sanggup enggak sanggup," kata dia.

Tentu Pemerintah akan melihat kondisi APBN, tapi yang paling penting bagi pemerintah yakni pemanfaatan dana juga kondisi perusahaan yang meminta dana talangan.

"Iyah. itu kan persoalan berikutnya, yang ingin kita lihat dulu kalau Jiwasraya minta seperti apa kita harus lihat governancenya seperti apa berapa besarnya. harus kita lihat dulu," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Jiwasraya dan Saudi Aramco Tugas Khusus Erick Thohir untuk Dua Wakil Menteri

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan menugaskan wakil menterinya untuk menindaklanjuti investasi Saudi Aramco, pada proyek Kilang Cilacap serta penyelesaian masalah Jiwasraya.

Dia mengaku belum membagi sektor yang akan digarapa dua wakil menteri yang membantunya. Namun dia sudah ‎memberikan tugas khusus, kepada mereka.

Salah satunya kepada Kartika Wirjoatmodjo yang kebagian mendapat tugas mengurusi ‎Jiwasraya yang sedang bermasalah. Sedangkan Budi Gunadi Sadikin mendapat tugas melindaklanjuti investasi Saudi Aramco pada kilang Cilacap.

"Secara brief saya sudah bilang Pak Tiko ini ada issue mengenai Jiwasraya. Pak Budi ini ada investasi dari Saudi Aramco yang bisa USD 3 miliar," kata dia di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

Menurut Erik, investasi Saudi Aramco pada kilang Cilacap yang mandek harus ditindaklanjuti‎. Meski dia menyerahkan detailnya kepada Budi Gunadi Sadikin untuk mencari solusi.

"Iya, nanti tanya Pak Budi, kita bagi-bagi (mengenai) kilang," ujarnya.

‎Tindaklanjut investasi pembangunan kilang oleh perusahaan minyak dan gas bumi (migas) asal Aram Saudi tersebut, akan menampik anggapan investasi asing di Indonesia hanya berasal dari China.

"Ketika ada investasi dari sahabat kita, dari negara Saudi Arabia mau masuk kok nggak terjadi?. Nanti selalu bahasnya oh investasi kok dari China saja?. Nah sebenarnya kan investasi dari Jepang, Korea nggak pernah didengar," tutur dia.

Menarik investasi dari luar negeri merupakan salah satu cara untuk mengatasi defisit anggaran negara. Proyek yang direncanakan tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan ‎Belanja Negara (APBN).

"Pak Presiden kan menekankan bagaimana defisit anggaran harus kita carikan solusi. Salah satunya investasi,"tandasnya.

Perkembangan kerjasama PT Pertamina (Persero) dengan Saudi Aramco dalam membangun Kilang Cilacap memasuki ‎proses melibatkan reputable Financial Advisor, dalam rangka finalisasi valuasi dan skema kerjasama.

Hal ini untuk menjamin kerjasama pengembangan Kilang Cilacap, akan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

  • PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah salah satu BUMN yang bergerak di bidang asuransi.

    Jiwasraya

  • BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi di Indonesia.

    BUMN

  • Asuransi merupakan sebuah layanan yang menawarkan penggantian atas risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat peristiwa yang tak terduga.

    Asuransi