Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir memerintahkan agar Direktur Utama Jasa Marga, Desi Arryani segera memenuhi panggilan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sebagai saksi terkait perkara korupsi.
Hal ini diungkapkan oleh Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga. Arya menjelaskan, Kementerian BUMN sudah menyurati Jasa Marga terkait hal ini.
"Setelah KPK menyurati kita, kita menyurati BUMN yang bersangkutan agar segera memenuhi panggilan KPK," ujar Arya di Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Advertisement
Baca Juga
Surat kepada Jasa Marga, lanjut Arya, telah dikirim Senin (19/11/2019) kemarin. Untuk urusan bantuan hukum, Arya mengaku hal tersebut diserahkan pada korporasi sepenuhnya.
Sementara jika Dirut Jasa Marga mangkir dari panggilan lagi, hal tersebut bukan lagi urusan Kementerian BUMN.
"Kalau mangkir ya, itu urusan hukum, bukan kita lagi," imbuh Arya.
Sebelumnya, KPK menyurati Menteri Erick terkait mangkirnya Desi dari panggilan KPK. Desi dipangg sebagai saksi dalam kasus Kepala Divisi ll PT Waskita Karya FR dalam perkara korupsi pelaksanaan pekerjaan sub-kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya.
Panggilan ini merujuk pada jabatan Desi sebelum menjadi Dirut Jasa Marga, yaitu Kepala Divisi III PT Waskita Karya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Aksi Bersih-Bersih Erick Thohir Diklaim Bakal Kurangi Korupsi di BUMN
Langkah Menteri BUMN Erick Thohir merombak pos strategis sebagai bentuk penyegaran birokrasi kementerian yang dipimpinnya mendapat tanggapan positif dari kalangan ekonom.
Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai, hal ini dapat menguatkan kementerian. Selama ini, menurut dia, masih ada sejumlah sektor yang belum mendapat penyegaran, sehingga rawan korupsi.
"Ya, ini bagian dari 'bersih-bersih' rezim BUMN lama karena dianggap lemah dalam pengawasan BUMN, sehingga marak korupsi," tutur Bhima kepada wartawan, Selasa (19/11/2019).
Selain itu, Bhima juga menilai perombakan struktural ini dapat meningkatkan kinerja BUMN dan relasinya dengan sektor swasta yang selama ini jarang dilibatkan dalam program kerja.
"Kinerja juga banyak yang belum memuaskan, seperti proyek infrastruktur yang utilitasnya rendah dan kurang melibatkan swasta. Itu yang coba dirombak," katanya.
Â
Advertisement