DPR Minta Pemerintah Bersinergi Selamatkan Jiwasraya

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade berharap pemerintah mampu bersinergi untuk menyelamatkan PT Jiwasraya (Persero). Hal ini terutama terkait dengan langkah penyelamatan aset.

"Kata kuncinya adalah sinergitas. Pemerintah, terutama Kementerian BUMN, Keuangan dan OJK perlu memantapkan langkahbersama untuk menyelesaikan persoalan Jiwasraya. Dalam catatan saya ini kasus besar kedua dalam 3 tahun terakhir terkait institusi asuransi," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Andre juga meminta pemerintah untuk mengkaji secara mendalam terkait usulan dalam memberi dana talangan (bailout). Ia menuturkan, solusi tersebut tidak mendidik dan malah akan menjadi preseden buruk pada industri keuangan.

"Kita mendengaar ada opsi penyelamatan dengan memberikan bantuan dana talangan atau bailout tapi saya meminta agar permohonan bailout tersebut dikaji ulang. Sebab, saat ini beban defisit yang ditekan Kementerian Keuangan membuat kucuran dana tidak mudah cair, dan ini juga akan menambah beban keuangan negara," imbuhnya.

 "Karena itu solusinya saya mendesak Kementerian BUMN untuk segera lakukan langkah perbaikan. Banyak opsi yang dapat diambil , semisal opsi joint venture dengan mencari investor baru atau langkah strategis bisnis lainnya agar bisa menyelesaikan permasalahan pembayaran klaim," lanjut dia.

Selain itu, Andre juga menyarankan agar Menteri BUMN selaku representasi dari pemegang saham pemerintah bisa segera memisahkan investasi bodong dari portofolio Jiwasraya dan melakukan langkah penyelamatan dengan berkoordinasi pada lembaga pengawas.

Di industri keuangan, kepercayaan adalah hal yang sangat penting, jangan sampai kasus ini membuat kepercayaan masyarakat luntur pada industri asuransi.

"Kesalahan investasi yang dilakukan PT Jiwasraya adalah persoalan serius. Sebab, persoalan ini menjadi salah satu penyebab perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia itu menunda pembayaran kewajiban polis yang jatuh tempo pada Oktober lalu. Jadi, harus segera pisahkan portofolio investasi bodong di Jiwasraya serta melakukan langkah penyelamatan dengan berkoordinasi pada lembaga pengawas," tuturnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: