Temani Ahok, Wamen BUMN Budi Gunadi Jadi Wakil Komut Pertamina

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok digadang-gadang akan ditunjuk ‎sebagai direksi atau komisaris salah satu BUMN. Selama ini, paling santer Ahok akan mengisi salah satu pimpinan PT Pertamina (Persero).

Keberadaan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut pun diharapkan dapat memberantas praktik mafia migas diperusahaan tersebut. Mampukah Ahok memenuhi harapan?

Direktur Eksekutif Indonesia Resouces Studi‎es (Iress) Marwan Batubara mengatakan, pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jilid pertama telah dibentuk Tim Reformasi Tatakelola Migas. Tim ini memberikan rekomendasi pembersihan mafia migas pada tubuh Pertamina.

"Ini terkait tim reformasi tata keola, untuk mengusut kasus korupsi dan membenahi tata kelola, sudah ada rekomendasi membersihkan itu," kata Marwan, di Jakarta, Jumat (23/11/2019).

Menurut Marwan, seharusnya pemerintah melanjutan rekomendasi yang telah dibuat oleh tim tersebut untuk memberantas mafia migas dan tidak harus mengandalkan Ahok untuk memberantasnya.

"Kenapa Presiden dia waktu direkomendasikan ada temuan tidak meneruskan. Jangan-jangan isu mafia ini untuk mengangkat Ahok untuk mendobrak," tuturnya.

Marwan mengungkapkan, calon pengisi jabatan direktur utama atau komisaris harus memiliki integritas tinggi. Pasanya, jika tidak memiliki integritas, dikhawatirkan akan terkontaminasi dengan praktik mafia yang‎ sudah berjalan di perusahaan pelat merah tersebut.

‎"Kalau dikatakan Ahok ingin bersih-bersih karena BUMN banyak mafia. Kalau mau menyapu halaman secara bersih, gunakan sapu bersih. Kalau pakai sapu belebotan, ya jangan harap akan bersih. Jangan-jangan lebih banyak orang yang terkontaminasi atau melanggengkan mafia migas," tandasnya.