Sukses

Kapan Ahok Mulai Masuk ke Pertamina?

Nantinya, Ahok akan ditemani oleh Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir resmi menugaskan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Saat ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/11/2019), Erick beberkan bahwa Ahok bisa mulai bekerja secepatnya.

"Kalau BTN kan RUPSnya akhir bulan ini, kalau Pertamina kan bukan Tbk jadi bisa segera diproses, bisa hari ini atau Senin," pungkas Erick.

Nantinya, Ahok akan ditemani oleh Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina. Selain itu, ada beberapa nama yang juga mengisi jabatan direksi dan komisaris di BTN.

Salah satunya Emma Sri Martini, Direktur Utama Telkomsel yang ditugaskan menjabat sebagai Direktur Keuangan Pertamina.

Emma menggantikan Pahala N Marsury yang kini menjadi Dirut BTN. Sedangkan, mantan pimpinan KPK Chandra Hamzah juga ditunjuk menjadi Komisaris Utama BTN.

"Karena memang kan yang sebelumnya Pak Pahala, kan, ada tugas baru juga sebagai Dirut BTN dan Komut Pak Chandra Hamzah," jelas Erick.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Masuknya Ahok Bakal Dongkrak Kinerja BUMN?

Menteri BUMN Erick Thohir tengah menjalankan sejumlah gebrakan. Salah satu yang menyita perhatian publik yakni memanggil Mantan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Selain itu, Erick juga memanggil mantan Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah.

Lantas apakah langkah ini bakal mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja BUMN?

Menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah, untuk bisa mengatakan dampak kehadiran figur-figur tersebut terhadap kinerja BUMN masih perlu waktu. Sebab, harus diketahui secara pasti dimana mereka ditempatkan.

"Karena kan posisi dia itu di BUMN akan menentukan perannya, kontribusinya dia, jadi komisaris atau direksi itu totally different," ujar dia, di Jakarta, Rabu (20/11).

Misalnya sosok Ahok. Menurut dia, Ahok tidak dapat menjadi satu-satunya jaminan bahwa kinerja BUMN pasti terkerek.

"Seorang Ahok ditempatkan di BUMN, mungkin juga tidak akan mengubah BUMN secara keseluruhan," tegas dia.

"Yang bisa mengubah BUMN secara keseluruhan ya Kementerian BUMN itu sendiri, bukan seorang direksi. Jadi, dia akan jadi sarana atau alat bagi kementerian BUMN untuk mencapai arah tujuannya," lanjut dia.

Dia pun mengharapkan Erick Thohir lebih transparan dalam mengkomunikasikan kebijakannya. Dengan demikian, masyarakat mendapat informasi yang jelas.

"Kalau seandainya, Pak Erick Thohir melihat BUMN ini tidak efisien banyak korupsi, arah saya pembersihan, meningkatkan efisiensi, membrantas korupsi, makanya saya tempatkan orang-orang yang seperti Ahok, Chandra Hamzah, jadi jelas arahnya. Tapi sekarang ini kan kita belum tahu arahnya seperti apa kita belum tahu," tandasnya.