Single Identity Number Mampu TIngkatkan Penerimaan Pajak hingga 19 Persen

Dia menjelaskan, SIN diumpamakan sebagai kamera CCTV yang berfungsi sebagai pengwasan. Sehingga para wajib pajak akan patuh karena merasa diawasi terus.

"Dengan SIN, kita monitor pajak seperti CCTV. Jadi SIN itu CCTV keuangan negara, CCTV perpajakan," ujarnya.

Dia mengungkapkan SIN telah berhasil di sejumlah negara. Selain mendongkrak penerimaan melalui pajak, SIN juga mengetatkan potensi penyelewengan pajak dengan penguatan basis data SIN. Negara-negara yang dia maksud ialah Malaysia, Amerika Serikat, dan Inggris. 

Adapun di Indonesia, SIN sebetulnya telah direncanakan sejak 2001. SIN telah terakomodasi dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang APBN Tahun Anggaran 2002. Saat itu pemerintah berfokus pada pengembangan sistem informasi dan monitoring perpajakan yang terintegrasi secara online antar-unit terkait. 

Dalam kesmepatan serupa, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun, mengatakan SIN akan memperkuat fungsi aparatur pajak dalam memungut pajak dari masyarakat. 

Sebab slama ini, menututnya masih banyak hambatan yang dialami petugas pajak di lapangan.

"Penerapan SIN pun diperkirakan bakal memonetisasi pajak agar menjadi pendapatan APBN paling kuat. Namun, dia meminta pemerintah lebih dulu mensinkronkan data sebelum mengimplementasikan SIN. "Data pajak di banyak instansi harus bisa dikumpulkan untuk jadi big data," ujarnya.

SIN memiliki konsep yang hampir serupa dengan konsep Social Security Number di Amerika Serikat. SIN mengintegrasikan secara otomatis (linking by system) data-data finansial maupun nonfinansial di luar aparat pajak ke dalam Bank Data Pajak yang terpusat secara nasional, lalu melakukan proses pencocokan (matching) data lawan transaksi dengan SPT Wajib Pajak.

Mekanisme ini membuat SIN mampu mendeteksi kecurangan secara otomatis dan menciptakan kondisi “terpaksa jujur” secara sistem, tidak hanya terkait kecurangan pajak namun juga seluruh kecurangan yang terjadi termasuk korupsi.

SIN sebagai sistem manajemen aset informasi akan menciptakan keterhubungan (integrasi) seluruh data sehingga monitoring perpajakan dapat dilakukan secara utuh dan kecepatan pengolahan data menjadi meningkat sehingga pemeriksaan tidak perlu dilakukan lagi karena kondisi “terpaksa jujur” otomatis terwujud secara sistem.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com