Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menjadikan Bendungan Sindangheula di Kabupaten Serang, Banten, sebagai salah satu destinasi wisata. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang akan turut dilibatkan guna mewujudkan hal tersebut.
"Untuk pariwisata, diarahkan saja ke arah genangan, jangan ke hilir. Desainkan ke pemerintah daerah, mana saja wilayah hulu wilayah genangan yang akan dipakai jadi tempat rekreasi," ujar Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Hari Suprayogi saat proses impounding di Bendungan Sindangheula, Senin (25/11/2019).
Selain sebagai pemasok air baku dan irigasi, Hari menjelaskan, Bendungan Sindangheula akan multifungsi untuk pengendalian banjir hingga pariwisata. Oleh karenanya, ia berpesan agar kawasan wisata berlokasi di area hulu sehingga tak menganggu operasi utama waduk.
Advertisement
Baca Juga
"Ini kan multifungsi. Selain untuk irigasi juga untuk air baku, wisata, juga pengendalian banjir, juga konservasi, juga perikanan. Makanya saya pesan, untuk wisata dan perikanan itu ya di daerah hulu, jangan dekat-dekat dengan tubuh bendungan, karena perlu kita jaga keamanannya," katanya.
Senada, Kepala SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Cidanau, Ciujung, dan Cidurian Suherlan menyatakan, pihaknya pada 2020 mendatang akan mengkaji spot-spot mana saja yang laik untuk dijadikan area wisata.
Dia membuka kemungkinan bahwa tempat tersebut nantinya akan dikembangkan sebagai kawasan wisata air. Agar rencana itu berjalan lancar, Kementerian PUPR juga akan bersinergi dengan pemerintah daerah setempat.
"Konsep wisata belum terkaji tapi kemungkinan wisata air, spot-spot untuk umum. Mudah-mudahan nanti masukan dari beberapa pihak terutama kabupaten akan kami akomodir sehingga tertata bagus lah," ungkap dia.
Ke depan, ia menambahkan, Kementerian PUPR disinyalir bakal menyerahkan hak kelola wisata di Bendungan Sindangheula kepada Pemkab Serang.
"(Pengelola kawasan wisata?) Kemungkinan diserahkan ke pemkab," tandasnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
China Hibah Rp 56,1 Miliar untuk Pembangunan Bendungan Pelosika
Pemerintah RI melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemerintah China yang diwakili oleh China International Development Cooperation Agency (CIDCA) sepakat menandatangani naskah Exchange of Letter Bendungan Pelosika.
Penandatanganan ini dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PUPR Anita Firmanti dengan Vice Chairman China International Development Cooperation Agency (CIDCA) Deng Boqing di Gedung Kementerian PUPR pada Rabu 16 Oktober 2019.
Kesepakatan Exchange of Letter ini merupakan tanda dimulainya kegiatan Engineering Services persiapan pembangunan Bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara dengan dana hibah dari Pemerintah Tiongkok sebesar 28,19 juta RMB Yuan atau senilai Rp 56,1 miliar. Konstruksi Bendungan Pelosika dijadwalkan akan dimulai pada 2020.
"Pemerintah Tiongkok memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur kita, baik di bidang sumber daya air maupun jalan tol. Contoh terbesar di bidang sumber daya air adalah Bendungan Jatigede. Ke depannya akan dibangun empat bendungan yang saat ini sedang dalam tahap persiapan, salah satunya adalah Bendungan Pelosika," ungkap Anita dalam sebuah keterangan tertulis, Kamis (17/10/2019).
Bendungan Pelosika direncanakan memiliki volume sebesar 822,56 juta meter kubik dan dapat mensuplai air baku sebesar 0,8 meter kubik per detik. Bendungan ini berfungsi untuk mengairi area irigasi seluas 22 ribu hektare (ha), menyalakan pembangkit listrik tenaga air sebesar 20 megawatt, dan mengurangi risiko banjir di Sulawesi Tenggara.
Advertisement