Hasil Gebrakan Erick Thohir Baru Bisa Dilihat 3 Bulan ke Depan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir melakukan sapu bersih pejabat birokrasi BUMN. Gebrakan yang dilakukan dalam merobak alur birokrasi mendapat pujian dari publik.

Erick Thohir memutasi tujuh pejabat aselon I BUMN dan mengkrucutkan yang semula tujuh posisi menjadi tiga posisi saja. Dia mengaku sudah menjelaskan kepada seluruh pejabat eselon I mengenai pemangkasan ini.

BACA JUGA

SKK Migas Optimistis Ahok Bisa Percepat Produksi Pertamina "Alhamdulillah, saya dan kedua wakil menteri sudah bertemu dengan semua pejabat eselon I secara langsung dan menjelaskan mengenai restrukturisasi ini. Ini adalah bagian dari tour of duty," tutur Erick Thohir dikutip dari keterangan resmi, dikutip dari Merdeka.com, Selasa (19/11/2019). 

Sebelumnya, Erick Thohir juga sempat mengajukan tiga hingga empat nama wakil menteri kepada Presiden Joko Widodo. Sejarah baru terukir, BUMN memiliki dua wakil menteri yaitu BUMN I, Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri II,  Kartika Wirjoatmodjo.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pembagian itu dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian BUMN, khususnya terkait pembinaan.

Selain itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir belakangan mengundang beberapa tokoh ke kantornya. Dikabarkan, Erick tengah mencari orang untuk menjadi bos di beberapa perusahaan BUMN.

Salah satu yang dipanggil Erick Thohir adalah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Ia bertemu dengan Erick pada Rabu, 13 November 2019 lalu.

Kabar Ahok bakal menjadi bos salah satu BUMN kemudian menjadi perbincangan hangat berbagai kalangan dalam beberapa hari terakhir. Ada yang pro dan ada pula yang kontra.

Berikut merupakan gebrakan-gebrakan Menteri BUMN, Erick Thohir yang di himpun Liputan6.com : 

Menteri BUMN Erick Thohir kembali menjadi perhatian berbagai kalangan. Kali ini Erick secara mengejutkan memberhentikan seluruh pejabat eselon I di Kementerian BUMN.

Perombakan di struktur Kementerian BUMN bakal dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Setelah sebelumnya mengangkat dua Wakil Menteri, kini giliran jajaran Eselon I.

Setidaknya semua eselon I yang sebelumnya membantu Rini Soemarno selama memimpin BUMN akan dipindahkan. Keseluruhannya diarahkan untuk mengisi pos Direksi di beberapa BUMN.

"Betul (SK keluar hari ini)," kata salah satu Eselon I Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro kepada Liputan6.com, Senin, 18 November 2019.

Wahyu sendiri saat ini masih menjabat sebagai Deputi Usaha Agro dan Farmasi Kementerian BUMN. Dari informasi yang diterima Liputan6.com, Wahyu sendiri nantinya akan ditempatkan menjad Wakil Direktur Utama (Wadirut) PT Pegadaian (Persero).

Tak hanya Wahyu, Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro direncanakan mengisi jabatan sebagai Wadirut Pupuk Indonesia Holding Company. Edwin Hidayat Abdullah bakal sebagai Wadirut PT Angkasa Pura II (Persero), dan Hambra bakal mengisi Wadirut PT Pelindo II (Persero).

Sementara itu, Aloysius Kik Ro bakal menjadi Dirut Danareksa Sekuritas, Gatot Trihargo bakal menjadi Wadirut Perum BULOG, dan Fajar Harry Sampurna akan menjadi Dirut PT Barata Indonesia (Persero).

Dilansir dari Merdeka.com, penilaian untuk pegawai-pegawai di bawah tingkat tersebut juga akan segera dilakukan. Menteri Erick menyatakan, hal ini dilakukan semata-mata agar jabatan di kementerian dapat diisi orang-orang yang tepat.

"Untuk mengelola aset Rp 8.200 triliun, saya perlu teamwork yang kompak, diisi orang yang bukan hanya cerdas, namun berakhlak baik. Saya akan berupaya agar mereka yang berada di lingkungan BUMN adalah orang-orang dengan integritas tinggi dan komitmen kuat," imbuh Erick Thohir.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai, hal ini dapat menguatkan kementerian. Selama ini, menurut dia, masih ada sejumlah sektor yang belum mendapat penyegaran, sehingga rawan korupsi. 

"Ya, ini bagian dari 'bersih-bersih' rezim BUMN lama karena dianggap lemah dalam pengawasan BUMN, sehingga marak korupsi," tutur Bhima kepada wartawan, Selasa, 19 November 2019.

Selain itu, Bhima juga menilai perombakan struktural ini dapat meningkatkan kinerja BUMN dan relasinya dengan sektor swasta yang selama ini jarang dilibatkan dalam program kerja.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menunjuk dua Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Kartika Wirjoatmajo (Tiko) dan Budi Gunadi Sadikin (BGS). Keduanya akan membantu Menteri BUMN Erick Thohir,pada hari, Senin,25 Oktober 2019.

Menurut Kepala Riset Koneksi Kapital Alfred Nainggolan, selama ini memang belum ada pemerintahan yang memiliki dua wakil menteri.

Bos-bos perusahaan besar ini menerima perintah Jokowi untuk membantu Menteri BUMN, yang sekarang diduduki oleh Erick Thohir. Di kalangan pengusaha, nama mereka sudah sangat familiar, demikian pula dengan perjalanan kariernya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir Erick Thohir telah menetapkan pembagian tugas Wakil Menteri dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan.

Wakil Menteri (Wamen) BUMN I, yakni Budi Gunadi Sadikin membina BUMN sektor farmasi, jasa survei, energi, pertambangan, industri strategis, dan media.

Sedangkan Wamen BUMN II, yakni Kartika Wirjoatmodjo membina BUMN sektor industri agro, kawasan, logistik, pariwisata, jasa keuangan, konstruksi, jasa konsultan, sarana dan prasarana perhubungan.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pembagian itu dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian BUMN, khususnya terkait pembinaan.

Dia mengemukakan pembagian sektor BUMN yang dibina oleh masing-masing Wamen ditetapkan melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-263/MBU/10/2019 tentang Pembagian Badan Usaha Milik Negara yang Dikoordinasikan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara.

"Hal ini sudah disepakati bersama, sehingga masing-masing Wamen dapat bersinergi dengan baik dan mengakselerasi tugas-tugas yang sudah diberikan," kata Erick Thohir dikutip dari Antara, Senin, 04 November 2019.

Erick Thohir belakangan mengundang beberapa tokoh ke kantornya. Dikabarkan dirinya tengah mencari orang untuk menjadi bos di beberapa perusahaan BUMN.

Salah satu yang dipanggil Erick Thohir adalah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dia bertemu dengan Erick, Rabu, 13 November 2019 lalu.

Datang berkemeja batik cokelat gelap, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku ditawari Erick Thohir untuk menduduki posisi di salah satu BUMN.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan negara memiliki 142 perusahaan sedang membutuhkan figur pendobrak seperti Ahok. Oleh karena itu, Ahok dipandang cocok untuk memimpin perusahaan pelat merah.

"Kita harapkan ada perwakilan-perwakilan yang memang punya track record pendobrak. Tidak artinya salah dan benar, tapi untuk mempercepat dari pada hal-hal yang sesuai diarahkan. Yaitu satu, bagaimana menekan daripada energi. Juga bersama membuka lapangan kerja dengan cara berpartner," jelasnya.

Kabar Ahok bakal menjadi bos salah satu BUMN kemudian menjadi perbincangan hangat berbagai kalangan dalam beberapa hari terakhir. Ada yang pro dan ada pula yang kontra.

Tidak hanya Ahok yang dipanggil, nama-nama tokoh lainya juga ikut dipanggil untuk menduduki kursi empuk di salah satu perusahan BUMN. Di antaranya ada Chandra Hamzah, mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Sandiaga Uno, mantan wakil gubernur DKI Jakarta. 

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan melakukan pembenahan internal BUMN sebagai fokus kerjanya.

"Target kerja nanti ada beberapa tahun ke depan, yang penting sekarang BUMN fokus kepada hal yang hari ini dibutuhkan, yaitu lebih banyak di dalam negeri. Banyak hal yang harus diperbaiki saat ini," ujarnya di Jakarta, Senin, 11 November 2019.

Erick mengakui, banyak BUMN yang harus "disembuhkan" dari "penyakitnya", seperti PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) dan lainnya. Dalam hal ini, pembenahan direksi jadi hal yang penting dalam menyehatkan BUMN tersebut.

Seluruh pengangkatan jajaran direksi, lanjut dia, harus ditentukan melalui TPA (Tim Penilai Akhir). Hal ini sesuai dengan arahan Presiden untuk memastikan direksi dan komisaris BUMN memiliki integritas.

"Banyak sekali direksi komisaris BUMN yang sangat bagus, tetapi sekarang kita dorong agar lebih profesional, lebih transparan dan karena itu TPA akan dijalankan, sudah berjalan sebenarnya," imbuh Erick.

Untuk prosesnya sendiri, penentuan TPA akan berjalan seiring direksi dan komisaris bekerja.

"Masa orang dicopot-copotin orang lagi pada kerja. Biarkan para direksi dan komisaris BUMN bekerja secara semangat, kita juga support dari Kementerian BUMN," tuturnya.