DPR Minta Sawit Masuk dalam Perjanjian IEU-CEPA

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah diharapkan ikut memasukkan kelapa sawit dalam perundingan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA). Itu karena sawit merupakan komoditas strategis dan penopang perekonomian nasional.

Hal ini diungkapkan beberapa anggota dewan saat Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, kemarin.

“Pemerintah harus memperjuangkan kelapa sawit dalam semua pembahasan perdagangan dengan negara lain, termasuk di antaranya dengan Uni Eropa ini,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminuddin.

Menurutnya, sawit merupakan komoditas strategis dan penopang perekonomian nasional. Komoditas ini juga telah terbukti menyumbangkan devisa negara hingga ratusan triliun rupiah. Belasan juta rakyat Indonesia menggantungkan hidupnya kepada komoditas ini.

Sawit, ikut berperan besar terhadap pembangunan daerah. Banyak daerah di luar Pulau Jawa yang perekonomiannya menggeliat karena adanya perkebunan kelapa sawit. Komoditas ini juga banyak menyerap tenaga kerja berpindidikan rendah.

Itu sebabnya pemerintah harus memperjuangan kelapa sawit dalam berbagai forum internasional. “Termasuk di antaranya pada lanjutan perundingan IEU-CEPA ini,” lanjut dia.

Dia pun mendukung langkah yang ditempuh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang tetap akan menjadikan sektor sawit sebagai pembahasan prioritas dalam negosiasi IEU-CEPA. Karena hal tersebut sejalan dengan misi Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan dan melindungi industri sawit.

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan, mengatakan pemerintah harus tegas mengatakan kepada Uni Eropa bahwa lanjutan perundingan IEU-CEPA bisa dilanjutkan dengan syarat menyertakan komoditas kelapa sawit dalam perundingan tersebut.

Pemerintah tetap melawan aksi diskriminatif Uni Eropa (UE) terhadap minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia.

“Kami parlemen Indonesia juga meminta Parlemen Eropa melihat secara objektif bahwa secara produktivitas sawit lebih produktif jika dibadingkan dengan bunga matahari (sun flower) maupun biji rapa (rapeseed),” kata Daniel.

Karena lebih produktif, maka lahan yang digunakan sawit lebih efisien jika dibandingkan dengan tanaman bunga matahari dan biji rapa yang ditanam petani di Eropa ini.

“Kalaulah dilihat dari segi perusakan lingkungan, tanaman bunga matahari dan biji rapa jauh lebih merusak lingkungan ketimbang sawit,” paparnya.

2 dari 2 halaman

Mandatori Biodiesel

Pihaknya juga mengapresiasi langkah Pemerintah Indonesia yang secara konsisten menjalankan program mandatori biodiesel.

Sejak program ini dimulai pada 2014 yang mewajibkan penggunaan biodiesel sebanyak 10 persen (B10) pada setiap solar. Kebijakan ini terus berlanjut dan pada awal Januari mendatang kebijakan bauran energi ini sudah mencapai B20.

Program bauran energi yang mencampurkan minyak sawit ke dalam minyak solar ini tidak hanya mengurangi volume impor minyak solar saja, namun juga menimbulkan ketakutan UE.

“Eropa tidak punya pilihan juga kok. Rakyat Eropa akan berteriak, karena produk minyak nabati lain sangat mahal,” kata Daniel.

Sejatinya, kata Daniel, jika UE benar-benar melarang minyak sawit masuk ke Eropa, justru akan merugikan mereka sendiri. Pasalnya, selama ini banyak industri makanan maupun minuman mereka yang banyak menggunakan minyak sawit sebagai bahan bakunya.

Selama ini mereka membeli minyak sawit dengan harga yang murah, tapi karena minyak sawit dilarang masuk ke kawasan Eropa, maka industri di sana mau tidak mau akan membeli minyak nabati non sawit yang harganya jauh lebih mahal ketimbang minyak nabati berbasis sawit.

Kendati demikian, Daniel mendesak pemerintah agar tetap memperjuangkan sawit dalam lanjutan perundingan IEU-CEPA.

“Pemerintah harus berjuang agar sawit masuk dalam bagian pembahasan perundungan IEU-CEPA. Kita harus fight membela komoditas strategis nasional ini. Jangan sampai ada pengkhianat di dalam negeri,” katanya. *