4 Tahun Terakhir, Negara Suntik Rp 105 Triliun ke BUMN

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, selama 4 tahun terakhir, pemerintah telah menggelontorkan modal sebesar Rp 105,5 triliun ke BUMN.

Dari dana tersebut, ada 2 perusahaan yang menyedot anggaran terbanyak, yaitu PT PLN (Persero) dan PT Hutama Karya (Persero).

"Dari Rp 105,5 triliun tersebut, 50 persen lebih terserap di PLN dan Hutama Karya," ujar Erick dalam pemaparannya di Gedung DPR, Senin (2/12/2019).

Rinciannya, PLN menyerap PMN (Penyertaan Modal Negara) sebesar Rp 35,1 triliun atau 33 persen, sementara Hutama Karya menyerap Rp 16,1 triliun atau 15 persen.

Penggunaan PMN ini, lanjut Erick, merupakan bagian dari penugasan pemerintah membangun instalasi ketenagalistrikan (PLN) dan pembangunan tol Trans Sumatera (Hutama Karya). Rual Tol Trans Sumatera yang sudah diresmikan kurang lebih 400 km.

Tahun ini, PLN membutuhkan PMN sebesar Rp 6,5 triliun (sudah terlaksana Rp 2,5 triliun) untuk pelayanan listrik desa, sehingga PLN masih memiliki sisa PMN Rp 4 triliun.

"Adapun untuk Hutama Karya, tahun ini sudah disuntik Rp 10,5 triliun untuk pembangunan 7 ruas tol Trans Sumatera," lanjut Erick Thohir.

Selain PLN dan Hutama Karya, program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) juga mendapat suntikan modal.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Beberapa waktu lalu, masuknya Ahok ke jajaran petinggi BUMN menimbulkan kehebohan di ranah publik. Setelahnya, berembus kabar bahwa tokoh lain seperti Ignasius Jonan dan Susi Pudjiastuti juga akan ikut jadi petinggi di BUMN.

2 dari 2 halaman

Rapat Kerja — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019). Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI kembali melakukan pembahasan mengenai asumsi dasar makro dalam RAPBN 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengakui bahwa alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama periode 2015-2018 belum berjalan optimal. Hal itu tercermin dari adanya tujuh BUMN yang masih saja mengalami kerugian pada 2018.

Sri Muyani merincikan secara tren kinerja keuangan BUMN penerima PMN sejak 2015 dan 2016 masing-masing mengalami pencapaian sama. Pada periode itu, dari beberapa BUMN yang disuntik modal pemerintah masing-masing sebanyak 33 perusahaan BUMN mengalami keuntungan dan delapan mengalami kerugian.

Pada 2017 kemudian, tren kerugian BUMN mengalami penurunan dengan banyaknya Perseroan yang mengalami keuntungan. Adapun pada periode itu, hanya tiga BUMN yang merugi, sementara 38 BUMN tercatat hasil positif.

Namun pada 2018, Bendahara Negara itu menyayangkan lantaran BUMN yang mengalami kerugian kembali naik sebanyak tujuh perusahaan. Sementara yang mengalami keuntungan sebanyak 34 Perseroan.

"Kerugian pada tujuh BUMN yaitu PT Dok Kodja Bahari, PT Sang Hyang Seri, PT Power Solution Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, PT Pertani, Perum Bulog, dan PT Krakatau Steel," katanya dalam rapat di Komisi XI, di DPR RI, Jakarta, Senin (2/12).

Sri Mulyani menyampaikan, kerugin terjadi pada tujuh BUMN itu juga bukan tanpa sebab. Misalnya saja, untuk PT Krakatau Steel beban keuangan selama kontruksi menjadi salah satu utama Perseroan itu mengalami kerugian.

Kemudian untuk, Perum Bulog sendiri terdapat kelebihan pendapatan atas penyaluran rasta sehingga Bulog harus melalukan pembenahan koreksi pendapatan di 2018. Selain itu, kerugian yang disebabkan oleh PT Dirgantara Indonesia yakni akibat adanya pembatalan kontrak dan order tidak mencapai target.