Pengenaan Pajak Digital Bakal Diatur dalam RUU Omnibus Law

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, pengenaan pajak untuk transaksi digital akan diatur terpisah dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Dia menyebutkan, regulasi pajak untuk pedagang online akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law.

"Kalau perpajakannya nanti diatur di UU perpajakan. Nanti kan di Omnibus Law akan ada yang diatur, terutama untuk memastikan yang namanya subjek pajak luar negeri," jelas Suahasil saat dijumpai di kawasan Nusa Dua, Bali, seperti dikutip Jumat (6/12/2019).

Suahasil menekankan, PP 80/2019 tentang PMSE yang telah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 November lalu itu memang khusus mengatur tentang sistem perdagangan secara online.

"Sehingga memang dalam PP PMSE itu, perdagangan melalui sistem elektronik itu memang dia tentang perdagangannya, bukan tentang perpajakannya," ujar dia.

Lebih lanjut, Suahasil menyampaikan, penerbitan PP PMSE dimaksudkan agar negara bisa menggapai seluruh pelaku usaha yang termasuk kategori Wajib Pajak (WP) di berbagai sektor, termasuk di pasar online.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: