Punya Area Hutan yang Luas, Indonesia Berpotensi Jual Karbon Kredit

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan.

Liputan6.com, Jakarta - Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia memiliki peluang bisnis karbon kredit. Karbon kredit merupakan perdagangan emisi antar negara dalam rangka penanganan perubahan iklim .

"Indonesia punya 75 persen-80 persen karbon kredit dunia," kata Luhut di kantor Kementerian Bidang Maritim dan Investasi, Jakarta, Selasa (10/12).

Jumlah tersebut lanjut Luhut, berasal dari lahan gambut di Indonesia seluas 7,5 juta hektar yang perlu dipelihara. Lalu ada hutan mangrove seluas 3,1 juta hektar dan hutan lepas sekitar 160 juta hektar termasuk coral beach.

Kredit karbon ini sangat dibutuhkan negara-negara Eropa penyumbang emisi. Sebab mereka banyak menyumbang emisi sehingga perlu mengkompensasi dengan kredit karbon.

Luhut menyebut, nilai jual karbon kredit bisa mencapai USD 100 miliar-USD 200 miliar per tahun. "Dan yang mereka bisa belanja itu di Indonesia," kata Luhut.

Untuk itu saat ini pihaknya sedang menyusun dokumen startegi dan perencanaan (roadmap) dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Tujuannya agar dipahami semua pihak yang terlibat dalam proyek karbon kredit.

Luhut menyebut dengan posisi seperti ini, Indonesia akan memiliki daya tawar dan posisi runding yang sangat tinggi.

"Posisi Indonesia akan bagus ke depannya," ujar mantan Kepala Staf Kepresidenan ini.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Jokowi mengumumkan lokasi Ibu Kota baru akan berada di Kalimantan Timur. Tiga kepala daerah di Kaltim menyambut positif pemindahan Ibu Kota ke daerahnya.

2 dari 2 halaman

Ibu Kota Baru Bakal Terapkan Pembangunan Rendah Karbon

Maket Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan Timur. (dok Kementerian PUPR)

Setelah empat provinsi menyetujui dan menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Pembangunan Rendah Karbon (PRK), ibu kota baru juga akan menerapkan program yang sama.

Hal ini disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro setelah melakukan penandatangan MoU kerja sama dengan Inggris salah satunya PRK di Jakarta, Selasa (18/6/2019).

“Bukan hanya ibu kota baru saja, namun PRK ini akan diterapkan di seluruh Indonesia,” ujar Bambang.

Hal ini terjadi pasalnya program PRK ini telah dimasukkan dan menjadi arus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.

Selain itu, Bambang menambahkan jika ibu kota baru Indonesia juga akan dirancang sebagai kota yang ramah lingkungan.

“Yang pastinya ibu kota baru bakal mengusung smart and green city,” pungkasnya.

Luhut Binsar Pandjaitan
Tokoh
Luhut Binsar Pandjaitan kini menjabat sebagai Menkopolhukam di pemerintahan era Presiden Joko Widodo
Lihat Selengkapnya
Luhut Binsar Pandjaitan
karbon
Hutan
Hutan Mangrove