Pemerintah Terbitkan PP E-Commerce Demi Ciptakan Persaingan yang Sehat

Sedangkan bagi pelaku usaha PPMSE yang belum memiliki izin usaha, wajib mengurus izin di bidang perdagangan melalui sistem elektronik tersebut. Tujuan pengaturan ini adalah untuk menyatukan proses perizinan usaha bagi PPMSE yang saat ini masihberagam dan menggunakan beberapa KBLI yang berbeda, seperti Izin Usaha Industri (KBLI 63122) dan IzinUsaha Perdagangan KBLI 47911 s.d 47919 Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos atau Internet.

Ke depannya, PPMSE hanya wajib memiliki satu jenis izin usaha yaitu izin usaha di bidang perdaganganmelalui sistem elektronik, meskipun menyediakan berbagai jenis layanan. Misalnya, Gojek yangmenyediakan layanan Gojek, Gomart, Gofood, dan lain sebagainya.Perizinan usaha bagi pedagang sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan, sebagaimana yang berlaku saatini dalam bisnis luring (offline).

Bagi pedagang yang saat ini telah memiliki izin usaha, misalnya izin usaha industri atau izin usaha mikro,dan sebagainya tidak perlu membuat izin usaha baru. Bagi pedagang dengan skala bisnis UKM yang belum memiliki izin usaha wajib mengurus izin usaha sesuaidengan bidang usaha yang dijalankan.

Sedangkan bagi pedagang skala mikro, ketentuan memperoleh izinusaha dianggap telah terpenuhi ketika pedagang melakukan registrasi sebagai pedagang/mitra padaPPMSE.Pedagang mikro juga diharapkan untuk terdaftar agar memudahkan pemerintah melaksanakan tugaspembinaan dan peningkatan kapabilitas UKM sebagai amanat Pasal 77 PP PMSE.

PSP yang menyediakan sarana berdagang daring wajib memiliki izin usaha di bidang perdagangan melaluisistem elektronik dengan menggunakan KBLI 63122 Portal Web dan/atau Platform Digital dengan tujuankomersial.Petunjuk teknis PP ini nanti akan diturunkan dalam Permendag yang saat ini tengah disusun KementerianPerdagangan. Proses penyusunan ini melibatkan para pemangku kepentingan terkait. Permendag tersebutakan mengatur mengenai mekanisme dan tata cara perizinan PMSE.

Dalam penyusunan Permendag tersebut, tata cara perizinan akan dibuat semudah mungkin dan tidakmemberatkan pelaku usaha. Contohnya, pelaku usaha perorangan cukup hanya menyampaikan KTP danmendaftar melalui OSS.Selain perizinan usaha, petunjuk teknis lainnya yang diatur dalam PP Nomor 80 Tahun 2019 adalahkewajiban pelaku usaha PMSE untuk mengutamakan penggunaan barang dan jasa dalam negeri.

Hal ini bertujuan untuk mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha lokal dan perdagangan produk dalam negeridalam perdagangan daring yang saat ini jumlahnya masih relatif kecil.Selain itu, untuk memberikan perlindungan konsumen, maka pelaku usaha wajib mematuhi ketentuanteknis yang berlaku, seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) dan ketentuan memiliki petunjuk penggunaanproduk, dan lain-lain.

“Ada potensi pasar yang besar yang harus digali Indonesia untuk mengembangkan bisnis ini di pasarnasional dan internasional. Jika potensi itu terus digali, bukan tidak mungkin sektor ini dapat membukalapangan kerja yang lebih luas dan memberi dampak lebih besar pada pertumbuhan ekonomi dalamnegeri,” pungkas Mendag Agus.

Hasil penelitian Google-Temasek-Bain (2019) mencatat peningkatan transaksi Gross Merchandise Value(GMV) e-commerce Indonesia mencapai USD 21 miliar. Transaksi ini diperkirakan meningkat menjadi USD82 miliar pada 2025.

Jika digabungkan dengan Online Travel, Online Media, dan Ride Hailling; total GMV secara keseluruhan dariekonomi digital Indonesia pada 2019 tercatat mencapai USD 40 miliar.

Nilainya diperkirakan melonjaksampai USD 133 miliar pada 2025.Data tersebut menunjukkan potensi industri niaga-el sebagai salah satu penggerak perekonomian dalamnegeri.

Selain itu, kontribusi industri niaga-el terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia diprediksimeningkat pesat di tahun-tahun mendatang.

Keberadaan niaga-el diharapkan dapat membawa dampak sosial ekonomi yang semakin besar danmendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dimana produk lokal semakin dikenal secara global danpertumbuhan ekonomi dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.