Bangun Rumah Buruh, Kementerian PUPR Jajaki Pakai Dana BPJS TK

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni dan terjangkau, salah satunya dengan menyalurkan subsidi perumahan melalui sejumlah program seperti Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, hingga pertengahan September tahun ini, dana KPR FLPP telah tersalurkan sebanyak Rp 5,57 triliun. 

"Hingga 17 September 2019, dana KPR FLPP yang telah tersalurkan senilai Rp 5,57 triliun bagi 57.949 unit rumah, atau sebesar 78,5 persen dari dana FLPP tahun 2019 sebesar Rp 7,1 trilun untuk 68 ribu unit rumah," jelasnya melalui sebuah keterangan tertulis, Kamis (26/9/2019).

Dalam program subsidi rumah, disamping kuantitas rumah, pemerintah juga mendorong pengembang dan perbankan serta stakeholder lainnya mengutamakan kualitas rumah subsidi. Kementerian PUPR melakukan pemantauan kualitas rumah subsidi sesuai dengan standar yang ditetapkan maupun pendataan pengembang rumah subsidi.

Menteri Basuki meminta asosiasi pengembang perumahan untuk mendorong anggotanya melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data di Sistem Registrasi Pengembang (Sireng) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR.

"Hingga saat ini, sebanyak 12.802 pengembang telah terdaftar di Sireng Kementerian PUPR yang terbagi ke dalam 18 asosiasi pengembang. Kami harapkan asosiasi pengembang berperan aktif mendorong anggotanya memproduksi dan menjual rumah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dengan kualitas layak huni dan terjangkau," imbuh Menteri Basuki.