Peta Jalan Pembangunan Ibu Kota Baru, dari Siapkan UU hingga Dirikan Istana

Presiden Jokowi dan sejumlah menteri meninjau ibu kota baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019).(Foto: Biro Pers Setpres)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus mematangkan rencana pemindahan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan pusat ibu kota baru berada di Puncak Sepaku.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)‎ Rudy Soeprihadi Prawiradinata memaparkan perkembang pembangunan ibu kota baru. Saat ini, ‎pembangunan ibu kota baru masih dalam tahap pendalaman kajian. Jika tahapan tersebut telah usai akan dilanjutkan ke tahap pembuatan masterplan yang di dalamnya terdapat konsep urban desain.

"Sekarang masih tahap pendalaman kajian. Nanti pada 2020 menyiapkan masterplan termasuk urban desain," kata Rudy, saat berbincang dengan Liputan6.com, Kamis (19/12/2019).

Rudy melanjutkan, proses pembangunan ibu kota baru akan dilakukan secara paralel. Selain di sisi teknis, proses admisitrasi pun sedang berjalan dengan membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Ibu Kota Negara.

Rencananya draft RUU Pemindahan Ibu Kota Negara tersebut akan diajukan ke DPR pada Januari 2020.

Pembahasan RUU Pemindahan Ibu Kota Negara ditargetkan selesai dalam 6 bulan. Kemudian disahkan menjadi UU pada Juni 2020.

Menurut Rudi, undang-undang pemindahan ibu kota negara sangat menentukan dimulainya pembangunan konstruksi wilayah yang akan dijadikan ibu kota baru.

‎"Yang kita kejar dulu undang-undang, karena konstruksi itu bisa jadi jika undang-undang sudah jadi," ujarnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menetapkan lokasi titik pusat Ibu Kota baru berada di dataran tinggi di puncak bukit di Sepaku, Kabupaten Paser Utara, Kalimantan Timur. Kompleks pemerintahan pun akan dibangun di sekitarnya.

2 dari 3 halaman

Peraturan Presiden

Presiden Jokowi meninjau ibu kota baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019).(Liputan6.com/ Lizsa Egeham)

Selain undang-undang pemindahan ibu kota negara baru, payung hukum yang akan diselesaikan adalah Peraturan Presiden Pemindahan Ibu Kota Negara. Peraturan Presiden tersebut akan mengatur pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota‎ Negara.

"Kita sudah menyiapkan perpres perencanaan pemindahan ibu kota, kita buat badan baru dulu renananya namanya badan otorita, tapi diganti jadi Badan perencanaan Pembangunan Dan pemindahan ibu kota negara," paparnya.

Dia melanjutkan, setelah terbentuk badan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menunjuk kepala badan, kemudian dilanjutkan dengan perekrutan jajaran pejabat dan pegawai lembaga tersebut.

‎"Begitu Perpres keluar, Presiden menunjuk kepalanya. Kemudian kepalanya membentuk lembaga baru, nanti kita rekrut orang baru dilelang, ada beauty contest perkiraan membutuhkan waktu 6 sampai 7 bulan," imbuhnya.

3 dari 3 halaman

Tugas Kementerian PUPR

Setelah ‎undang-undang pemindahan ibu kota negara disahkan pada Juni 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membangun akses jalan di lokasi ibu kota negara baru.

Kemudian peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan fisik ibu kota negara baru akan dimulai pada 2021, pembangunan sarana dan infrastruktur di ibu kota negara baru ditargetan memakan waktu 3 tahun.

"2021 awal groundbreaking 3 tahun, istana jadi, akses jalan jadi, sesuai rencana 2024 pindah," tandasnya.

Bappenas
Organisasi
Bappenas adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional.
Lihat Selengkapnya
Bappenas
Ibu Kota Baru
Pemindahan Ibu Kota
Ibu Kota Baru di Kalimantan