Lewat Omnibus Law Pemerintah Permudah Izin UMKM Jadi PT

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan paparan dalam acara Dialog Refleksi Akhir Masa Jabatan Anggota MPR, DPR, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Dialog membahas capaian kinerja DPR, MPR, dan DPD periode 2014-2019. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bawa melalui omnibus law pemerintah nantinya akan mempermudah izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menjadi perseroan terbatas (PT) perseorangan.

Ini dilakukan agar UMKM tetap bertahan dan tidak mengalami kebangkrutan.

"Ini untuk memudahkan UMKM untuk membuat lembaga berbasis hukum ini akan diproteksi terhadap kebangkrutan. Jadi kalau UMKM mengalami kebangkrutan, tapi dapurnya (rumah tangga) tidak terganggu. Ini masuk di dalam omnibus law," katanya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Menko Airlangga mengatakan selama ini untuk mendirikan Perseroan Terbatas ada batasan minimal yakni mencapai Rp 50 juta. Nantinya, biaya minimal tersebut akan dilepaskan untuk memudahkan UMKM menjadi Perseroan Terbatas sendiri.

"Nah itu tentu tujuannya adalah untuk melindungi para pengusaha UMKM dari kebnagkrutan. Kalau kemarin dengan usaha tanpa badan usaha maka kalau bangkrut keluarganya ikut bangkrut. Kalo ini kan unit usahanya saja, sama di level playing field dengan perusahaan-perusahaan besar," jelas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun mengatakan pihaknya kini tengah menyiapkan mekanisme terkait pelaksanaan program kartu prakerja.

2 dari 3 halaman

Masuk dalam UU Omnimbus Law

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Secara aturan jelas, Menko Airlangga tidak merincikan lebih dalam. Hanya saja kata dia, regulasinya nanti akan masuk dalam undang-undang omnibus law.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) Teten Masduki mengatakan, pemerintah akan melebur Undang-undang (UU) Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM jadi satu. Peleburan ini dalam rangka mendukung langkah Presiden Jokowi untuk program Omnibus Law.

"Untuk Undang-undang UMKM dan koperasi tidak perlu sendiri. Jadi bisa diintegrasikan dengan Omnibus Law untuk penciptaan lapangan kerja," ujar Teten saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (11/11/).

3 dari 3 halaman

Integrasi Lebih Bagus

Tiga Menteri Hadiri Hibah 10 Mobil Listrik Ramah Lingkungan — Menperin Airlangga Hartarto melakukan test drive saat penyerahan 10 mobil listrik dari Mitsubishi Motors kepada pemerintah Indonesia. Mobil tersebut terdiri dari delapan unit Mitsubishi Outlander PHEV dan dua unit i-MiEV. (Liputan6.com/JohanTallo)

Teten mengatakan, penyederhanaan tersebut akan membuat integrasi antar satu aturan dengan aturan yang lain semakin bagus. Meski demikian ke depan, masih ada beberapa poin yang harus dibahas agar tidak mengabaikan kepentingan antar usaha.

"Jadi kami hanya perlu pengecualian dan beberapa regulasi yang memang playing fieldnya tidak bisa sama untuk usaha besar dan kecil. Di bidang pembiayaan, bidang perizinan, soal sertifikasi. Jadi akan satu. Rencananya dua jadi satu," jelasnya.

UMKM
Bisnis
Usaha mikro kecil menengah atau (UMKM) adalah istilah umum dalam khazanah ekonomi.
Lihat Selengkapnya
UMKM
modal
Bisnis
Modal adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang.
Lihat Selengkapnya
modal
Airlangga Hartarto
Pejabat
Airlangga Hartarto kini menjabat sebagai Menteri Perindustrian
Lihat Selengkapnya
Airlangga Hartarto
menko perekonomian