Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah hingga akhir November 2019 mencapai Rp 4.814,3 triliun. Atau naik sebesar Rp 58,18 triliun dari bulan sebelumnya.
Utang tersebut juga meningkat sebanyak Rp 418,34 triliun dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp 4.395,97 triliun.
Advertisement
Baca Juga
Namun utang tersebut saat ini masih berada dalam batas ambang aman yaitu 30,03 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dikutip dari buku APBN Kita Edisi November 2019, utang saat ini terdiri dari pinjaman dan Surat Berharga Negara (SBN).
Sementara itu uang berasal dari pinjaman totalnya mencapai Rp 770,04 triliun. Pinjaman ini terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 8,09 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 761,95 triliun.
Kemudian utang pemerintah yang berasal dari SBN mencapai Rp 4.044,27 triliun. SBN ini terdiri dari denominasi rupiah sebesar Rp 2.978,74 triliun dan valas sebesar Rp 1.065,53 triliun.
Utang Luar Negeri Indonesia Tumbuh 11,9 Persen
Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2019 tetap terkendali. Posisi ULN Indonesia pada akhir Oktober 2019 tercatat sebesar USD 400,6 miliar, terdiri dari ULN sektor publik (Pemerintah dan bank sentral) sebesar USD 202,0 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar USD 198,6 miliar.
Dikutip dari keterangan resmi BI, Senin (16/12/2019), ULN Indonesia tersebut tumbuh 11,9 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 10,4 persen (yoy).
Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh transaksi penarikan neto ULN dan penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam Rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS. Pertumbuhan utang luar negeri yang meningkat dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan ULN Pemerintah di tengah perlambatan ULN swasta.
Baca Juga
Menurut BI, pertumbuhan ULN Pemerintah meningkat sejalan dengan keyakinan investor asing terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi keuangan domestik yang menarik. Posisi ULN Pemerintah pada akhir Oktober 2019 tercatat sebesar USD 199,2 miliar atau tumbuh 13,6 persen (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan bulan sebelumnya.
Pertumbuhan ULN terutama dipengaruhi oleh peningkatan arus masuk neto asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan penerbitan global bonds pada Oktober 2019.
Pengelolaan utang luar negeri Pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (19 persen dari total ULN Pemerintah), sektor konstruksi (16,5 persen), sektor jasa pendidikan (16,1 persen), sektor administrasi Pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,3 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (13,4 persen).
Â
Advertisement