Habiskan Rp 10 Triliun, Kartu Prakerja Tak Bisa Atasi Pengangguran

Liputan6.com, Jakarta - Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi berdasarkan tingkat pendidikan yakni lulusan SMK sebesar 10,42 persen. Lulusan SMK ini berada di rentang usia 15-24 tahun.

Untuk mengatasi pengangguran pemerintah melahirkan kebijakan kartu prakerja. Namun peneliti Indef Mirah Midadan Fahmid mengatakan program kartu prakerja belum bisa mengatasi masalah pengangguran.

"Kartu prakerja tidak menyelesaikan masalah," kata Mirah dalam Diskusi Publik Refleksi Akhir Tahun 'Ekonom Perempuan: Mewaspadai Resesi Ekonomi Global' di Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Anggaran kartu prakerja mencapai Rp 10 triliun. Targetnya 2 juta orang bisa ikut program ini. Sementara jumlah TPT ada 7 juta, artinya hanya 30 persen saja yang terserap pasar.

Namun, jika program ini mengikuti permintaan lowongan kerja di sistem informasi ketenagakerjaan (sisnaker), pengangguran yang terserap hanya 2,57 persen.

Kartu prakerja, kata Mirah hanya dapat menyasar pada pemberian keterampilan pada pengangguran struktural. Yakni mereka yang kehilangan perkerjaan karena adanya teknologi baru. Sementara bagi pengangguran friksional hanya dapat dilakukan dengan memperbaiki sektor hilir agar tercipta kecocokan.

Para peserta kartu prakerja nantinya hanya mendapatkan sertifikat keahlian. Sementara mereka tetap harus bersaing untuk mendapatkan pekerjaan.

"Sertifikat pelatihan belum jadi jaminan dapat langsung terserap oleh pasar tenaga kerja atau indsutri," ujarnya.

Untuk itu, pemerintah perlu membuat kebijakan pelatihan bagi penerima kartu prakerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Sertifikasi juga harus dikeluarkan oleh lembaga berwenang (BSN) yang telah diakui pasar tenaga kerja atau industri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan berikut ini: