Produk Keramik Indonesia Bebas Bea Masuk Safeguard di Filipina

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia berhasil membebaskan produk keramik yang digunakan untuk lantai dan dinding (ceramic floor and wall tiles) dengan tingkat penyerapan air sebesar 0-10 persen dari pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) yang dilakukan Filipina.

Keputusan hasil penyelidikan kasus safeguard tersebut diumumkan Komisi Tarif Filipina pada 18 Desember 2019 lalu. Kemenangan ini membuka peluang yang besar untuk tumbuhnya ekspor keramik Indonesia ke Filipina.

Produk yang terbebas dari pengenaan BMTP tersebut adalah produk keramik dengan Pos Tarif/HSCode 6907.2123, 6907.2124, 6907.2193, 6907.2194, 6907.2213, 6907.2214, 6907.2293,6907.2294,6907.2313, 6907.2314, 6907.2393, 6907.2394 dan 6907.4092.

“Pembebasan BMTP ini jelas sangat menguntungkan Indonesia, terutama setelah Filipina pernah menerapkan BMTP pada produk keramik Indonesia selama 10 tahun. Pembebasan ini akanmembuat produk keramik Indonesia lebih kompetitif di pasar Filipina,” ujar Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.

Mendag juga menyampaikan, pembebasan pengenaan BMTP ditetapkan karena produk keramikuntuk lantai dan dinding tersebut tidak terbukti menyebabkan lonjakan impor yang signifikan, baiksecara absolut maupun relatif. Untuk itu penyelidikan diterminasi oleh Filipina tanpa pengenaan BMTP.

"Keberhasilan Indonesia atas kasus safeguard produk keramik ini adalah usaha bersama yangharus diapresiasi untuk dijadikan contoh pada kasus-kasus lainnya. Ini juga merupakan salah satu strategi kami dalam meningkatkan ekspor Indonesia. Karena, belakangan ini banyak negaraseperti Filipina aktif mengenakan instrumen pengamanan perdagangan kepada Indonesia. Diantaranya dengan mengenakan Special Agricultural Safeguard (SSG) terhadap produk kopiinstan, serta melakukan penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan terhadap produk semendan kaca,” pungkas Mendag.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Wisnu Wardhana menjelaskan, penyelidikan safeguard atasproduk keramik tersebut dilakukan Departemen Perdagangan dan Industri serta Komisi TarifFilipina sejak Desember 2018.

“Sesuai dengan peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO)Agreement on Safeguards, suatu negara diperbolehkan menerapkan bea masuk tambahanterhadap suatu produk impor apabila ditemukan lonjakan impor yang menyebabkan kerugian atauancaman kerugian bagi industri dalam negeri,” imbuhnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: