Dalam 5 Tahun, 90 Ribu Pekerja di Industri Rokok Kena PHK

Liputan6.com, Jakarta - Industri Hasil Tembakau (IHT) di Indonesia merupakan salah satu industri yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Namun, dalam beberapa tahun belakangan, industri ini mengalami penurunan volume produksi.

Saat ini hanya tersisa sekitar 700 pabrikan kecil, menengah dan besar di Indonesia. Padahal di 2007 lalu, tercatat ada lebih dari 4.000-an pabrikan.

Penurunan ini berdampak pula pada sektor tenaga kerja. Terhitung sejak 2014, lebih dari 90 ribu tenaga kerja pabrik tembakau telah mengalami pemutusan hubungan kerja.

“Kami menyadari bahwa produk tembakau merupakan produk yang memiliki resiko. Karena ini kami senantiasa berkoordinasi dan sepenuhnya menghormati upaya Pemerintah dalam mengendalikan konsumsinya. Namun selayaknya, dalam mencari solusi yang adil dan berimbang, Pemerintah turut mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial terhadap seluruh rantai pasok IHT. Tidak ketinggalan melibatkan dan menampung masukan para pemangku kepentingan IHT, termasuk pelaku industri," ujar Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Muhaimin Moeftie dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (30/12/2019).

Menurut dia, iklim usaha yang semakin tidak kondusif, dan hadirnya peraturan-peraturan yang kian eksesif dipercaya turut menekan industri ini lebih lanjut.

Salah satu isu yang kini tengah menjadi pembahasan luas dan menambah keresahan para pelaku IHT adalah proses revisi atas Peraturan Pemerintah (PP) nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Sejumlah poin perubahan antara lain perubahan ukuran gambar peringatan kesehatan dari 40 persen menjadi 90 persen dari total kemasan; pelarangan penggunaan bahan tambahan; dan pelarangan iklan di sejumlah media.

"Proses revisi ini mendapat penolakan dari para pelaku industri serta asosiasi. Para pemangku kepentingan seperti asosiasi industri, asosiasi petani, pedagang, hingga konsumen juga tidak pernah dilibatkan dalam proses revisi aturan ini," kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi menaikkan tarif cukai rokok. Kenaikan cukai rokok tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

2 dari 3 halaman

Aturan Saat Ini

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh asosiasi tembakau lainnya, Gaprindo meyakini bahwa PP No. 109 tahun 2012 yang berlaku saat ini sebetulnya telah mengakomodasi dengan tepat hak pelaku industri maupun hak publik.

Asosiasi mengusulkan pemerintah dapat fokus kepada upaya nyata yang dapat dilakukan untuk menekan angka prevalensi perokok, seperti edukasi dan pengendalian akses juga konsumsi rokok oleh anak serta remaja.

“Banyak sekali upaya strategis yang bisa dilakukan untuk mengurangi jumlah perokok di bawah umur tanpa harus menekan keberlangsungan IHT, misalnya sosialisasi kepada pengecer/peritel; memasukkan materi bahaya merokok ke dalam kurikulum pendidikan; edukasi mengenai pengasuhan anak bagi orang tua; pertemuan rutin bersama kelompok pemuda di daerah, dan lainnya. Dengan edukasi yang lebih terstruktur dan menarget banyak lapisan, tentu bisa membuat langkah pencegahan perokok anak semakin efektif, bukan lantas menghukum pelaku industri secara sepihak,” ujar Moeftie.

Meski upaya atas pengendalian konsumsi produk tembakau semestinya menjadi tanggung jawab Pemerintah, namun para anggota GAPRINDO juga telah ikut berkontribusi mengkomunikasikan pelarangan akses rokok oleh anak dan remaja sesuai dengan PP Nomor 109 tahun 2012.

Kedepannya Gaprindo juga menyampaikan rencana untuk melanjutkan program sosialisasi kepada peritel di lapangan. Tujuan dari program ini adalah agar para rekan pedagang tidak menjual produk rokok kepada anak dan remaja dibawah usia 18 tahun dengan alasan apapun. Dalam pelaksanaan program, Gaprindo berharap Pemerintah dapat turut serta memberikan dukungannya agar sebarannya menjadi lebih luas dan berjalan efektif.

3 dari 3 halaman

Harapan Industri Rokok

Dua Sisi Mata Uang Kebijakan Rokok di Kota Malang — Pekerja di sebuah perisahaan rokok di Malang. Industri rokok daerah ini terus menyusut, sulit berkembang (Zainul Arifin/Liputan6..com)

Lebih lanjut, Gaprindo berharap hendaknya pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan proses revisi PP Nomor 109 tahun 2012. Gaprindo juga meminta Pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan untuk membuka pintu diskusi dengan industri guna menghasilkan solusi yang tepat bagi seluruh pihak.

“Sebagai industri legal yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian negara, kami berharap Pemerintah dapat lebih memperhatikan keberlangsungan industri yang menaungi 6 juta masyarakat Indonesia ini. Kekhawatiran kami, jika upaya pengendalian konsumsi ini tidak diputuskan dengan bijak dan akomodatif bagi seluruh pihak, hanya akan menimbulkan dampak lanjutan yang malah merugikan Pemerintah dan masyarakat sendiri.” tambah Moefti.

Secara ekonomi, IHT di Indonesia masih menjadi penyumbang yang signifikan dalam pendapatan negara. Pemasukan pendapatan nasional cukai di tahun 2018 mencapai Rp 153 triliun berkontribusi pada setidaknya 95,8 persen cukai nasional.

Dikhawatirkan jika proses revisi PP No.109 tahun 2012 terus berlangsung tanpa melibatkan seluruh rantai pasok industri dari hulu hingga hilir, akan berdampak luas terhadap perekonomian Indonesia.

Mulai dari semakin banyaknya pabrikan-pabrikan yang terpaksa gulung tikar, yang akan menyebabkan meningkatnya angka pengangguran; hingga beralihnya konsumen dari produk resmi ke produk tidak resmi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya dan menyebabkan kerugian pendapatan negara.