Liputan6.com, Jakarta Jepang merespons positif ajakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk berinvestasi di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Tawaran ini seiring dengan komitmen yang sudah terjalin sejak lama.
"Jadi responsnya Jepang ya sangat positif dan akan diperkuat. Karena kita dengan Jepang hubungannya sangat intenstif. Jadi saya yakin bahwa setelah pembicaraan ini, akan ada tim teknis yang akan ke Indonesia membahas mengenai ini," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai menemani Jokowi bertemu dengan Menlu Jepang Motegi Toshimitsu di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2019).
Advertisement
Baca Juga
Retno menjelaskan berbagai macam yang ditawarin Jepang. Mulai dari infrastruktur diving hingga lainnya. "Antara lain bisa, macam-macam ya. Termasuk mengenai pelatihan untuk instruktur diving, dan sebagainya. infrastruktur sudah pasti," jelas dia.
Sebelumnya diketahui Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu Menlu Jepang Motegi Toshimitsu dan rombongan di Istana Merdeka, Jakarta.
Dalam pertemuan, Jokowi mengajak pelaku usaha Jepang melakukan investasi di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. "Saya ingin mengajak Jepang melakukan investasi di Natuna," kata Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (10/1).
Jokowi juga mengampresiasi kerja sama RI-Jepang di Natuna yang sudah terjalin, yaitu pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu untuk fase pertama.
"Saya harapkan usulan pendanaan untuk fase kedua dapat segera ditindaklanjuti," kata Jokowi.
Saksikan video di bawah ini:
Usai Kunjungan Jokowi, Kapal China Keluar dari Natuna
Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi mengatakan, permasalahan atau konflik yang telah terjadi di perairan Natuna sudah terselesaikan. Masalah tersebut dapat terselesaikan, setelah Presiden Joko Widodo turun tangan langsung ke Natuna.
"Untuk Natuna kita laksanakan instruksi presiden kita kemudian operasi TNI, karena itu sifatnya operasi rutin tetap kita lakukan. Untuk intensitasnya kami melihat situasi taktis dilapangan. Dengan amatan dari TNI AU melalui udara, mereka artinya kapal-kapal China yang melakukan ilegal fishing mereka sudah keluar dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kita paskakunjungan presiden ke Natuna," kata Sisriadi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/1/2020).
Menurutnya, kunjungan Jokowi ke Natuna itu juga membawa sebuah pesan. Sehingga, permasalahan yang terjadi di Natuna beberapa waktu lalu sudah dapat terselesaikan.
"Saya kira kunjungan presiden ke Natuna merupakan pesan dari pemerintah kita ke Beijing, saya kira itu dibaca dengan cermat oleh Beijing bahwa kapal-kapal nelayan yang di backup oleh kapal cost guard mereka yang dalam hal ini kapal pemerintah, sudah meninggalkan wilayah ZEE," ungkapnya.
Ia pun menegaskan, saat ini sudah tak ada lagi permasalahan yang terjadi di perairan Natuna. Kapal atau Cost Guard pun sudah meninggalkan perairan Natuna.
"Sudah tak ada lagi (masalah di Natuna), (kapal China) sudah tak ada lagi," tegasnya.
Meski sudah tak ada lagi permasalahan yang terjadi di perairan Natuna, TNI tetap melakukan patroli rutin baik melalui jalur laut maupun udara. Namun, patroli rutin ini lebih difokuskan di laut atau perairan Natuna.
"Pegamanan akan kita lakukan, jadi saya ulangi, TNI tetap melakukan operasi rutin, jadi itu operasi rutin, hanya intensitasnya kita liat dilapangan. Artinya perkembangan taktis, kalau memang sudah benar-benar clear nanti fokus secara keseluruhan," ucapnya.
"Jadi kemarin itu fokus dan intensitas kita arahkan ke laut Natuna Utara. Karena sebenarnya operasi rutin itu di lakukan diseluruh perairan Indonesia, jadi enggak hanya di laut utara Natuna," sambungnya.
Ia menyebut, untuk melakukan patroli di perairan Natuna tersebut. TNI menurunkan sejumlah kapal dan juga pesawat tempur, hal itu demi atau mengamankan perairan Natuna.
"Jadi kan operasi kita operasi laut, operasi udara, jadi kita enggak bicara jumlah personel. Jadi kita bicara jumlah KRI dan pesawat udara. Terakhir kita kerahkan ke wikayah itu saja ada 8 KRI. Kemudian patroli udara 1 hari itu 1-2 flight, 1 flight itu 4 pesawat udara," sebutnya.
Advertisement