Amankan Natuna, Jepang Bakal Hibahkan Kapal Pengawas Perikanan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Jepang melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Motegi Toshimitsu menyampaikan komitmennya untuk mendukung prioritas Pemerintah Republik Indonesia di bidang ekonomi dan peningkatan SDM Indonesia. Komitmen tersebut disampaikan Menlu Jepang Motegi Toshimitsu dalam pertemuan ke-7 Strategic Dialogue RI-Jepang, di Jakarta, Jumat (10/1).

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, selain meningkatkan kerja sama investasi dan perdagangan, Menlu Jepang juga sepakat untuk mengintensifkan kerja sama pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di 6 pulau terluar Indonesia.

“Khusus untuk Natuna, selain industri perikanan, Jepang akan membantu hibah kapal pengawas perikanan dan jajaki pengembangan industri pariwisata,” kata Menlu seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, Sabtu (11/1/2020).

Jepang juga berkomitmen terus memperluas investasi di Indonesia dan mendukung modernisasi industri dan keinginan Indonesia menjadi hub re-ekspor produk manufaktur Jepang di kawasan.

Menlu RI juga sambut baik ketertarikan Jepang pada pembangunan ibu kota baru. “Saya mengundang Jepang untuk mengembangkan konsep smart metropolis ibu kota baru, seperti klaster pendidikan (science city) dan kota berdimensi hutan (forest city),” kata Menlu.

Guna mendukung kampanye sawit Indonesia, lanjut Menlu, Jepang siap mengirimkan tim ahli untuk membantu meningkatkan aspek keberlanjutan (sustainability) sawit Indonesia.

Selain itu, Menlu RI juga mengundang Jepang investasi di bidang teknologi sanitari buah tropis guna mendorong peningkatan ekspor Indonesia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengajak Jepang untuk berinvestasi di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Tawaran ini seiring dengan komitmen yang sudah terjalin sejak lama.

2 dari 2 halaman

Luhut Bantah Pemerintah Melunak ke China Soal Natuna

Ketika Tiga Menteri Berswafoto Usai Penandatanganan Kerja Sama Antarbank — Menkomaritim Luhut Binsar Panjaitan memberi sambutan saat menghadiri penandatanganan kerja sama antar bank sindikasi di Jakarta, Jumat (29/12). Kerja sama antar bank tersebut sebesar 19,25 triliun. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan membantah pemerintah melunak dalam menyikapi persoalan sengketa dengan China di perairan Natuna. Upaya yang dilakukan pemerintah sangat tegas untuk kedaulatan suatu negara.

"Siapa lunak? Apanya yang lunak? Apanya kurang tegas. Kita tidak pernah mau ada negosiasi batas teritori kita. Kapan kita pernah ngomong? Tidak pernah, koreksi loh. Jangan asal ngomong" kata Luhut di Kantornya, Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Luhut menegaskan, tidak pernah main-main dalam hal kedaulatan rakyat. Apalagi menyangkut dengan batas wilayah Indonesia. Selama itu melanggar maka pemerintah akan mengambil sikap tegas.

Hanya saja kata dia, pemerintah tidak bisa asal menenggelamkan kapal-kapal asing. Sebab menurutnya itu tidak perlu lantaran banyak cara lain untuk menyikapi persoalan tersebut.

"Kita nggak bisa bilang tenggelamin-tenggelamin, nggak perlu gitu juga," tandas dia.