Menteri Edhy Angkat 13 Penasihat dan 9 Pejabat Komisi Pemangku Kepentingan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memperkenalkan 22 pejabat baru di lingkungan kementerian yang menempati kursi Penasihat Menteri dan Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.

Perkenalan itu disampaikan Menteri Edhy saat membuka Rapat Koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di The Alana Hotel, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin ini.

Edhy menjelaskan, pengangkatan penasihat menteri dan komisi pemangku kepentingan dilakukan agar langkah KKP membangun sektor kelautan dan perikanan tidak salah arah.

"Saya memang sudah lama berencana untuk berbicara terbuka, untuk kumpul sekaligus momen memperkenalkan penasihat menteri yang saya harap ke depan menjadi backbond kita untuk memberikan nasihat, masukan, supaya langkah kita membangun sektor kelautan dan perikanan tidak salah dalam melangkah. Komisi pemangku kepentingan juga menjadi ujung tombak dalam mengkomunikasikan dengan stakeholder kelautan dan perikanan," kata Menteri Edhy dalam keterangan tertulis, Senin (20/1/2020).

Dengan adanya penasihat menteri dan komisi pemangku kepentingan, Edhy berharap, ke depan kebijakan yang dikeluarkan KKP adalah kebijakan yang didasarkan atas kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian akademis serta berdasarkan budaya Nusantara.

"Bukan kebijakan atas balas dendam, karena kita punya dendam dengan seseorang sehingga kebijakan kita harus berlawanan," kata Menteri Edhy.

Adapun dari 22 pejabat yang diangkat secara resmi ini, 13 diantaranya menempati kursi penasihat menteri. Keputusan pengangkatan pejabat penasihat itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Nomor 1/Kepmen-KKP/2020 tentang Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sedangkan sembilan pejabat lainnya menyandang kedudukan sebagai Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan. Pengangkatan para pejabat itu tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 2/Kepmen-KP/2020 tentang Komisi Pemangku Kepentingan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.