Berkaca dari Kasus Jiwasraya, Lembaga Penjamin Polis Harus Dibentuk

Liputan6.com, Jakarta - Kasus gagal bayar yang dialami perusahaan asuransi Jiwasraya memberi dampak yang tidak remeh. Sedikit demi sedikit, meskipun tak terukur, kepercayaan masyarakat terhadap asuransi yang katanya bakal melindungi di masa depan memudar.

Publik harus terus mendorong agar penyelesaiannya tidak semata menggunakan pendekatan hukum, namun pendekatan korporasi dan ekonomi strategis. Salah satunya dengan mendorong pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP).

Pengamat Ekonomi Economic Action Indonesia (EconAct) Ronny P Sasmita menyarankan agar pembentukan LPP oleh pemerintah dan DPR disegerakan.

"Dengan adanya lembaga tersebut, masyarakat tidak takut lagi dananya hilang akibat diselewengkan. Kepercayaan masyarakat terhadal industri nasional akan meningkat," ujar Ronny kepada Liputan6.com, Kamis (23/1/2020).

Lebih lanjut, jika memang serius ingin menyelesaikan kasus Jiwasraya, pemerintah harus segera mengajukan rancangan undang-undang (RUU) LPP ke DPR atau memasukkannya ke Omninuslaw yang segera dibahas di parlemen.

Jika menilik kebelakang, memang sejak krisis 1998, industri asuransi sudah digerogoti penyakit yang tak kunjung sembuh, bahkan semakin akut dari waktu ke waktu.

"Mau tak mau, sekarang momentum yang tepat bagi pemerintah untuk mereformasi industri asuransi. Reformasi harus dimulai dari pengelolaan risiko (risk management)," ujarnya.

OJK harus memastikan setiap perusahaan asuransi memiliki risiko bisnis, risiko likuiditas, dan risiko pasar yang aman dan terukur. Lalu menjamin penegakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).

"(Oleh karenanya) pembentukan LPP harus menjadi bagian dari reformasi industri asuransi nasional," imbuhnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: