Pengusaha Setuju Pencabutan Sertifikasi Halal

Liputan6.com, Jakarta Pengusaha setuju apabila aturan sertifikasi halal dicabut, dan diubah kembali pada prinsip yang semula yakni sukarela atau voluntary.

Pengusaha memiliki beberapa hal berkaitan dengan persetujuan perihal sertifikasi halal tersebut. "Kenyataan di lapangan ini kesulitan teknis. Pertama kesulitan dari tenaga auditornya terbatas, dari orang yang akan melakukannya pengecekannya. Kedua, biaya sertifikasi cukup besar, siapa yang mau nanggung," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi B Sukamdani, Kamis (23/1/2020).

Menurutnya, dengan begitu akan menimbulkan keresahan di masyarakat, karena aturan sertifikasi itu tidak berjalan dengan baik. Hal itu terlihat dari ketidaksiapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Sementara itu, pihaknya melihat hanya Indonesia saja yang menggunakan prinsip mandatory atau mewajibkan. Bahkan di Arab Saudi saja tidak menerapkan hal itu.

"Mandatory itu adalah semua harus sertifikasi halal, kalau voluntary sukarela. Jadi kalau saya bilang produk saya halal maka saya pribadi wajib membuktikan itu halal. Tapi kalau saya hanya men-declaire halal ya gak harus dibuktikan," ungkap dia.