Pemerintah Tak Akan Cabut Subsidi Gas 3 Kg

Stok LPG — Petugas melakukan proses pengisian gas LPG ke dalam tabung Elpiji ukuran 3 kg di SPBE (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji), Srengseng, Jakarta, Jumat (3/5/2019). PT Pertamina (Persero) menjamin ketersediaan LPG di bulan Ramadan dan tidak ada kenaikan harga. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan tak akan mencabut subsidi pada gas elpiji 3 kg meski memakan uang negara sangat besar. Tercatat pada 2019 kemarin, subsidi pada elpiji 3 kg yang disalurkan mencapai Rp 42,47 triliun.

"Poin yang ingin kami sampaikan, bahwa sejatinya untuk isu tentang lpg 3 kg akan tetap ada," kata Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Alimuddin Baso di Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Sebagai solusi, Alimuddin mengatakan, pemerintah berencana akan mengembangkan jaringan gas (jargas) atau citygas guna menambal beban fiskal akibat subsidi elpiji 3 kg yang sangat besar.

"Jargas dari sisi konsumsi memang tidak mencukupi banyak, 0,08 persen. Sangat kecil. Tapi kita harap ke depan masyarakat bisa migrasi dari elpiji 3 kg ke situ," ujar dia.

Dia menyebutkan, penyebaran jargas di Indonesia selama periode 2009-2019 baru menyentuh sekitar 530 ribu titik. Ke depan, Kementerian ESDM berencana menambah 266 ribu jargas di titik yang memiliki sumber gas dan infrastruktur pendukungnya.

"Kalau aspek demand kita bisa kontrol, Insya Allah masyarakat ke depan bisa geser ke sana (jargas), sehingga distribusi gas elpiji 3 kg bisa lebih tepat sasaran," ucap Alimuddin.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) meresahkan rencana pencabutan elpiji 3 kilogram (kg) dan penyaluran secara tertutup. Para pedagang berharap rencana pemerintah pusat itu tidak merugikan aktivitas penjualannya.

2 dari 2 halaman

Matangkan Skema

Senada, anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika pun menganggap pemakaian jargas lebih baik daripada membebankan subsidi untuk elpiji 3 kg. Namun, ia mengimbau pemerintah agar terlebih dahulu mematangkan skemanya sehingga bukan sekedar wacana.

"Saya sarankan pemerintah berlakulah sebagai negarawan, jangan sebagai pengamat. Pengamat itu berebut ngomong duluan. Kalau pemerintah itu ngomongnya harus belakangan, tapi sakti," imbuh Kardaya.