Rakornas Kemenristek-BRIN, Ajang Kolaborasi Peneliti dan Dunia Industri

Revolusi Industri 4.0. Dok: engineersjournal.ie

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Riset dan Teknologi (Riset)-Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), gelar Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) 2020, di Grha Widya Bhakti Puspiptek, Setu, Kota Tangerang Selatan, Kamis (30/1/2020).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Ristek-BRIN, Bambang Brodjonegoro, membahas tantangan ristek ke depannya, namun diselaraskan dengan pangsa pasar industri. Sehingga, peneliti tidak melulu melahirkan karya, namun bisa dipasarkan dan dinikmati masyarakat luas.

Untuk memetakan kebutuhan industri, lembaga peneliti, perguruan tinggi dan pemerintah, Kemenristek-BRIN, merumuskan hasil riset trategis tepat guna. Hasil riset strategis yang terus dilakukan antara lain pembangkit listrik tenaga nuklir skala industri, bahan bakar alternatif dari kelapa sawit, kendaraan listrik termasuk di dalamnya batrai litium ion dengan sistem fast charging.

"Lalu kereta cepat, pesawat tanpa awak, bahan baku obat, serta pabrik garam untuk kebutuhan industri," kata Bambang.

Kemenristek-BRIN, lanjut Bambang, akan mengikuti arahan Presiden Jokowi, untuk menyatukan Litbang Kementerian Lembaga. Dan lembaga pemerintahan non kementerian di dalam Kemeristek-BRIN.

Hal ini dilakukan untuk mencegah riset yang duplikasi, berskala kecil dan hanya memprioritaskan penyerapan anggaran saja. "Jadi tahun ini, kita fokuskan pada kolaborasi, mempertemukan antara industri dan peneliti, serta menghilirisasikan riset agar kembali menjadi tepat guna," ujarnya.

Makanya, pada Rakornas yang akan diselenggarakan hingga besok itu, ratusan pesertanya yang hadir mewakili lembaga peneliti, perguruan tinggi yang juga dihadiri oleh masing-masing rektornya, kemudian perusahaan atau pihak industri.

Bukan hanya itu saja, pembukaan Rakornas juga dihadiri langsung Presiden Jokowi, Presiden ke 5 Indonesia Megawati Soekarno Putri, Ketua DPR RI Puan Maharani dan jajaran di kementerian kabinet Jokowi-Ma'aruf Amin. (Pramita Tristiawati)

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

vidio.com

2 dari 2 halaman

Kementerian ESDM Belum Bisa Turunkan Harga Gas di 4 Sektor Industri

Selama ini, PKT membeli gas seharga US$ 6 dari perusahaan minyak dan gas lepas pantai guna memasok 5 pabrik produksi pupuk.(Liputan6.com/Abelda Gunawan)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum mampu menurunkan harga gas untuk empat sektor industri mejadi USD 6 per MMBTU sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, penurunan telah harga gas diatur pada Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016. Dalam payung hukum tersebut, ada tujuh sektor industri yang mendapat prioritas penurunan harga gas menjadi USD 6 per MMBTU.

"Harga jual gas terdiri dari harga gas hulu, biaya penyaluran terdiri dari tranmisi dan distribusi ditambah biaya niaga,"‎ kata Arifin, saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/1/2020).

Ada tujuh sektor industri yang dapat prioritas penurunan harga gas bumi. Ketujuh sektor tersebut yaitu pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, sarung tangan karet dan oleokimia.

Menurut Arifin, masih ada empat sektor yang belum mengalami penurunan harga gas menjadi USD 6 per MMBTU. "Harga gas yang belum disesuaikan. keramik, kaca, sarung tangan karet dan oleokimia," tuturnya.

Adapun sektor industri keramik masih membeli gas dengan harga USD 7,7 per MMBTU, Kaca dengan harga USD 7,5 per MMBTU, Sarung tangan karet USD 9,9 per MMBTU dan oleokimia USD 8 -10 per MMBTU.

‎Pemerintah pun sudah memiliki pilihan untuk menurunkan harga gas, yaitu mengurangi bagian negara serta efisiensi penyaluran gas melaui pengurangan porsi pemerintah dari hasil kegiatan produksi gas, penurunan biaya transmisi, mengkaji ulang biaya distribusi dan niaga.

"Mewajibkan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) untuk memenuhi kebijakan Domestic Market Obligation ‎(DMO) gas," tandasnya.