Puan Maharani Ingin Draft Omnibus Law Segera Rampung

Puan Maharani Bahas Omnibus Law Bareng Sri Mulyani — Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel (kanan) saat menggelar pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) dan Menkumham Yasonna Laoly terkait omnibus law di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini mengunjungi kantor Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani. Namun rupanya pertemuan tersebut bukan untuk menyerahkan draft Omnibus Law.

Puan meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan proses penyusunan draft tersebut agar omnibus law bisa segera dibahas di DPR.

"Saya minta ke menteri keuangan untuk mengikuti mekanisme DPR dan menunggu surat prolegnas diterima presiden. Untuk menyatakan prolegnas 2020 terkait omnibus law, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan menyerahkan draft ke DPR," kata Puan usai pertemuan di kantornya, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Puan mengungkapkan, hal ini juga sejalan dengan permintaan presiden Jokowi yang ingin DPR segera menyelesaikan pembahasan omnibus law. Namun dia menyatakan hal itu baru dapat terlaksana jika draft dari pemerintah telah diterima.

"Jangan sampai menyalahi aturan. Kalau bisa secepat mungkin sesuai draft, apakah draft terkait pasal-pasal itu kemudian disosilisasikan dengan baik sehingga gak ada kegaduhan," tegasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Perwakilan organisasi buruh berpendapat, RUU yang materi draftnya sudah beredar di masyarakat itu tidak berpihak pada peningkatan kesejahteraan buruh.

2 dari 3 halaman

Harapan Puan

Selain itu, karena omnibus law bertujuan untuk meningkatkan investasi dan lapangan kerja dia berharap kebijakan tersebut dapat segera disahkan.

"Visi omnibus law untuk membuka lapangan kerja dan investasi. Meskipun saya belum menerima draft-nya, tapi saya tahu agar investasi menggeliat," ujarnya.

Dalam kesempatan serupa, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan bahwa pembahasan omnibus law perpajakan sudah selesai dan surat presiden (supres) pun sudah diteken oleh Jokowi.

"Supaya jalan sesuai mekanisme parlemen. Dengan konsultasi ini, (DPR RI) sudah kirim surat ke presiden (mengenai) penetapan prolegnas," ujarnya.

3 dari 3 halaman

Terus Konsultasi

Selain itu, dia menyatakan akan terus melakukan konsultasi seperti yang dilakukan hari ini. Dan berkoordinasi dengan Komisi XI DPR RI.

"Memang waktu itu kan DPR baru menyelesaikan untuk paripurna prolegnasnya. Dan kita bersyukur dalam prolegnas itu omnibus law untuk perpajakan sudah masuk dalam prioritas, dan berarti itu sudah ada di dalam slop pembahasan dengan DPR nya," tutupnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Potret Beby Tsabina Ikut Suami di Acara Partai, Dapat Doorprize Penyaring Debu

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai (tengah) berbincang dengan Politikus PDIP Yasonna Laoly sesaat sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). (merdeka.com/Arie Basuki)

Calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra (kanan) saat menghadiri Rapat Paripurna Ke-4 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10/2024). (merdeka.com/Arie Basuki)

Puan Maharani
Tokoh
Puan Maharani merupakan anak ketiga Megawati atau anak pertama Megawati dari suaminya Taufiq Kiemas
Lihat Selengkapnya
Puan Maharani
Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
Omnibus Law
DPR RI