Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta PT Pertamina (Persero) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menambah kucuran dana riset untuk pengembangan industri katalis minyak nabati.
Menurut dia, saat ini Pertamina membutuhkan 50 katalis. Namun hanya tiga katalis yang diproduksi dalam negeri sementara sisanya hasil impor.
"Padahal kita punya kemampuan produksi katalis itu. Nanti kita tindaklanjuti dalam ratas khusus. Kita ingin bisa produksi dengan bahan produksi sendiri," kata Jokowi dalam Rakornas Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasionas di Tangerang Selatan, Kamis (30/1/2020).
Advertisement
Dalam acara itu, Jokowi sempat berbincang dengan Kepala Tim Riset Katalis dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Subagjo. Kepada Jokowi, Subagjo pun menceritakam bahwa selama ini Pertamina memberikan bantuan berupa alat seharga Rp8 miliar.
Sementara itu, BPDPKS memberikan dana riset sebanyak Rp35 miliar. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai dana riset dari Pertamina dan BPDPKS sangatlah kecil.
"Pertamina itu bukan bantuan. Rp 8 miliar (untuk Pertamina) itu kecil. (Dana Sawit) itu juga kecil. Dana sawit kita mendekat Rp35 triliun, untuk apa disimpan saja," ujarnya.
Â
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Perintah Jokowi
Dia mengaku telah memerintahkan agar bantuan dana riset ke ITB untuk mengembangkan industri katalis semakin diperbanyak.
Pasalnya, riset katalis minyak nabati yang dilakukan oleh Subagjo dan tim sejak 1982 membantu proses pengolahan minyak kelapa sawit menjadi bensin dan diesel nabati. Kemudian, mengubah minyak kelapa menjadi avtur.
"Ini menurut saya luar biasa," ucapnya.
Untuk itu, Jokowi ingin semua pihak mendukung riset yang dilakukan oleh Subagjo dan tim ITB. Hal ini juga sejalan dengan rencana pemerintah yang menggencarkan program B30.
"Ini bukan sesuatu yang mustahil. Kita punya banyak pakar dan ahli hebat di banyak institut dan universitas. Yang antara lain sudah berhasil membuat katalis. Katalis yang mengubah mintyak sawit menjadi solar," jelas Jokowi.
Advertisement