Perbaiki Tata Kelola, PLN Integrasikan Data Perpajakan Dengan DJP

Dirinya menambahkan nota kesepahaman ini juga merupakan sebuah langkah strategis dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakan yang lebih terbuka.

Pada akhirnya akan menuju kearah yang diharapkan yaitu terciptanya cooperative compliance secara berkelanjutan antara PLN sebagai Wajib Pajak dan DJP (fiskus).

"Integrasi data perpajakan ini diharapkan akan mampu memberikan manfaat bagi PLN dan DJP dapat minimalkan sengketa, menekan biaya kepatuhan wajib pajakp, wajib pajam akan fokus menjalankan bisnisnya," tandas dia.

Sebagai informasi, integrasi dsta perpajakan ini merupakan tindak lanjut yang di mana sudah dimulai sejak 18 Desember 2019 dengan meresmikan dan mensahkan PT PLN sebagai pengguna aplikasi e-Faktur Host to Hostmelalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-359/PJ/2018 tentang Penetapan PT PLN(Persero) sebagai Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Aplikasi e-Faktur Host-To-Host (H2H).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, menambahkan manfaat integrasi data perpajakan ini akan berdampak pada tingkat transparansi dan menambah wajib pajak baru. Dirinya juga ingin, agar BUMN lain juga turut mengikuti langkah PLN.

"Kami tidak bisa sendirian, dalam mengumpulkan pajak. Kami butuhkan banyak pihak. Pertamina sudah kemarin. Sekarang di PLN besok di mana lagi," tandas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com