Ada Holding BUMN yang Tak Setuju Integrasi Data Perpajakan, Kenapa?

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ingin agar tiga holding BUMN dan Perum Bulog segera melakukan integrasi data perpajakan dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin mengatakan, ada dua kategori perusahaan yang didorong untuk melakukan integrasi perpajakan, yaitu perusahaan BUMN besar terutama holding, berikutnya adalah perusahaan yang diberikan tugas menyalurkan subsidi.

"Lucu juga minta uang dari pemerintah, tapi tidak terintegrasi, kan, aneh. Terutama bagi kami semua holding," kata Budi, di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Jumat (31/1/2020).

Dia menyebut holding BUMN yang akan melakukan integrasi perpajakan tambang, pupuk dan semen, sedangkan perusahaan yang bertugas menyalurkan sub‎sidi, yaitu Bulog.

"Tambang, pupuk, semen dan BUMN yang mendapat uang dari pemerintah, Pertamina sudah PLN sudah tinggal Bulog," katanya.

‎Budi pun telah memanggil direktur utama perusahaan BUMN yang belum melakukan integrasi perpajakan dengan Ditjen Pajak. Saat ini, ada enam holding yang sudah terintegrasi perpajakannya.

"Pak Menteri ingin semua holding, tapi stakeholder tidak setuju. Mungkin tidak mau transparan pajaknya," katanya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: