Selain BUMN, Pemerintah Ingin Pengusaha Integrasikan Data dengan Ditjen Pajak

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mendorong seluruh pengusaha di Tanah Air dapat mengintegrasikan data transaksinya dengan yang ada di perpajakan. Dia pun menjamin seluruh data yang dikelola di bawah lingkungan Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) seluruhnya bakal aman.

Suahasil menyebut selama ini stigma yang ada di pengusaha kebanyakan takut untuk mengintegrasikan dikarenakan faktor keamanan. Selain itu, proses yang berbelit juga menjadi ketakutan bagi para pengusaha.

"Tidak ada masalah kalau data transaksi (pengusaha) itu diketahui oleh DJP. Ini suatu jaminam kalau ada yang macam-macam sama data itu, kami di Kemenkeu, Pak Dirjen di dalam DJP kita pites sama-sama, kita teken sama-sama," kata dia di Kantor PLN Jakarta, Jumat (31/1/2020).

Dia mengatakan secara prosedur di dalam DJP sudah ada yang bertanggung jawab untuk mengelola data. Di mana, masing-masing memiliki tugas dan fungsinya berdasarkan kinerjanya, mulai siapa yang menerima, memproses, hingga yang menggunakan di dalam SPT [Pajak](Selain BUMN "").

Di samping itu, Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal itu juga meyakinkan, seluruh sistem yang berada di DJP sudah diakui oleh internsional. Sehingga secara tata kelola keamanannya pun terjamin.

"Kalau dianggap tata kelola data tidak bener kita tidak boleh ikut data internasional. Pengamanan data yang untuk di Indonesia sudah diakui dunia internasional," jelas dia.