Izin Usaha Kini Dikelola BKPM

Bahlil menyebut kewenangan ini sudah mendapat restu dari Kementerian Dalam Negeri lewat surat edaran kepada para gubernur dan bupati/walikota.

"Jadi satu pintu semua sekarang," kata Bahlil.

Sehingga kewenangan kepala daerah dilimpahkan kepada DPM PTSP. Tetapi secara struktural bertanggung jawab tetap kepala daerah. Hanya, koordinasi fungsional dalam konteks kerja teknis DPM PTSP bekerja dengang BKPM Pusat.

Terkait lama proses perizinan, mantan Ketua HIPMI ini masih belum bisa memberikan kepastian. Sebab, tiap izin memiliki proses yang berbeda.

Namun, sebagai mantan pengusaha, Bahlil memastikan prosesnya akan lebih cepat dan lebih baik. Sebab dia tahu pengusaha selalu membutuhkan kepastian, kecepatan dan efisiensi.

"Tunggu, kasih saya waktu," ujarnya.

Terpenting kata Bahlil, pengusaha yang sudah mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB) bisa mengurus notifikasi di satu tempat, yakni BKPM. Sehingga prosesnya jadi efisien dan tidak banyak menguras buatan termasuk membuang waktu hari bolak-balik mengurus izin.

"Jadi izin itu tidak perlu mutar kepada semua kementerian dan kepastiannya juga ada," kata Bahlil.

Saat ini pihaknya sedang dibuat Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Jika ini sudah keluar, baru akan terlihat perizinan selanjutnya akan ditentukan lama prosesnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com