Sri Mulyani Pastikan Surpres dan Draf Omnibus Law Perpajakan Sudah di DPR

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memastikan Surat Presiden (Surpres) dan draf mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan sudah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan demikian, nantinya RUU ini dapat segera dibahas oleh DPR.

"Sudah kami serahkan untuk Omnibus Law Perpajakan. Sesudah konsultasi waktu itu dengan Ibu Ketua DPR (Puan Maharani), dengan fraksi, dan tentu kita mengirimkan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang biasa. Artinya kita kirimkan pada DPR di sekretariat DPR," kata dia di Jakarta, Rabu (5/2).

Sementara itu, untuk RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sendiri masih berada di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Nantinya, dalam minggu ini baru akan diserahkan ke DPR.

"Yang cipta kerja, tadi Pak Airlangga kan menyampaikan masih dalam minggu ini," kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah tengah rancang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja demi atasi regulasi dan pangkas birokrasi.

2 dari 2 halaman

Bertemu Ketua DPR

Puan Maharani Berikan Kuliah Umum di UI — Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan Kuliah Umum pada Upacara Wisuda Program Vokasi, Sarjana, Magister, Profesi, Spesialis dan Doktor Tahun Akademik 2019/2020 di Balairung UI, Depok, Sabtu (1/2/2020). Acara ini bersamaan dengan Peringatan Dies Natalis UI Ke-70. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Bendahara Negara ini sudah bertemu dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani. Namun rupanya pertemuan tersebut bukan untuk menyerahkan draf RUU Omnibus Law.

Puan meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan proses penyusunan draf tersebut agar omnibus law bisa segera dibahas di DPR.

"Untuk menyatakan prolegnas 2020 terkait omnibus law, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan menyerahkan draf ke DPR," kata Puan usai pertemuan di Kantornya, Jakarta, Kamis (30/1).

Puan mengungkapkan, hal ini juga sejalan dengan permintaan Presiden Jokowi yang ingin DPR segera menyelesaikan pembahasan omnibus law. Namun, dia menyatakan hal itu baru dapat terlaksana jika draf dari pemerintah telah diterima.

"Jangan sampai menyalahi aturan. Kalau bisa secepat mungkin sesuai draf (omnibus law), apakah draf terkait pasal-pasal itu kemudian disosilisasikan dengan baik sehingga tidak ada kegaduhan," tegasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

November 2024, APBN KiTa Defisit 1,81 Persen

DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
Omnibus Law
Omnibus Law Perpajakan