Kementerian BUMN Diusulkan Jadi Lembaga Independen

Gedung Kementerian BUMN (dok: Humas KBUMN)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian BUMN diusulkan menjadi lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Hal ini lantaran banyaknya perusahaan yang harus diuurusi dan harus bebas dari praktik politik.

Peneliti BUMN dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Tallatov menyarankan setidaknya Kementerian BUMN diubah menjadi layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin oleh para komisioner profesional.

"Saya punya konsepsi atau pemikiran idealnya secara kelembagaan Kementerian BUMN ini seperti sebuah otoritas yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan setingkat dengan kementerian," ujar Abra di Jakarta seperti dikutip dari Antaranews.com, Jumat (7/2/2020).

"Tapi dalam kepemimpinannya itu ada komisioner yang diisi oleh wakil dari pemerintah dan DPR RI yang dalam artian wakil parlemen tersebut ketika menjabat sebagai komisioner BUMN tidak boleh rangkap jabatan sebagai Anggota DPR RI," ujarnya.

Abra mengatakan nantinya peran komisioner BUMN itu memilih dan menentukan pengurus (komisaris dan direksi) di masing-masing BUMN serta juga menentukan peta jalan BUMN ke depan.

"Komisioner BUMN ini seperti komisioner KPK yang tidak bisa diintervensi baik oleh pemerintah dan DPR RI, betul-betul profesional," katanya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tengah mengkaji rencana pengurangan jumlah perusahaan milik negara. Saat ini total perusahaan pelat merah tercatat sekitar 142 perusahaan, dan akan dikurangi menjadi 100 perusahaan.

2 dari 2 halaman

Batasi Intervensi Politik

20160725-Gedung Kementrian BUMN-AY — Gedung Kementrian BUMN. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Saat ini terdapat wacana apakah Kementerian BUMN perlu dibubarkan atau tidak? Atau dibentuk holding dan superholding seperti pernah digulirkan oleh Menteri BUMN Kabinet Indonesia Kerja Rini Soemarno.

"Filosofis rencana pembentukan holding dan superholding dari Ibu Rini saat itu yang saya tangkap adalah supaya tidak ada lagi atau membatasi intervensi dari pihak-pihak luar terhadap Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan BUMN," ujar peneliti Indef tersebut.

Menurut Abra, pada intinya bagaimana membatasi intervensi dari pemerintah, DPR RI dan pihak-pihak luar non-BUMN. Jadi BUMN berada di tengah-tengah (independen).

BUMN
Perusahaan
BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
BUMN
Kementerian BUMN
Organisasi
Kementerian BUMN merupakan kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik negara (BUMN).
Lihat Selengkapnya
Kementerian BUMN
KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Erick Thohir
Tokoh
Erick Thohir kini menjabat sebagai Menteri BUMN di Kabinet Indonesia Maju.
Lihat Selengkapnya
Erick Thohir