Pemerintah Bentuk Tim Finalisasi Pemindahan Ibu Kota

Jokowi Pimpin Ratas Kesiapan Hadapi Dampak Virus Corona — Sejumlah menteri saling berbincang saat hadir dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jakarta, Selasa (4/2/2020). Ratas tersebut membahas kesiapan menghadapi dampak virus Corona. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah menteri pada hari ini membahas mengenai kesiapan pemindahan ibu kota baru Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur di Kantor Kementerian Keuangan.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengkonfirmasi rapat ini difokuskan untuk pemindahan Ibu kota baru dan penunjukan Bappenas sebagai Ketua Pelaksana.

"Ya tadi kami rapat disini, terutama untuk pimpinan Menteri Perekonomian dan Bappenas, ya akhir kata kita bentuk satu tim untuk memfinalisasi masalah penyiapan Ibu kota baru. Nah, ketuanya sementara nanti Bappenas jadi semua wakil kementerian, nanti hari Rabu beliau akan laporan ke kami," paparnya di Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil memastikan rapat ini difokuskan untuk penataan dan pembebasan tanah negara di lahan ibu kota baru.

"Jadi misalnya itu wajib tempat untuk jalan raya, untuk masyarakat barangkali akan dipindahkan, karena luas sekali tanah negara, tapi itu 90 persen lebih merupakan tanah negara," paparnya di depan awak media.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjamin ibu kota baru di Kalimantan Timur bebas dari banjir dan macet. Termasuk, transportasi massal yang sudah menggunakan energi listrik.

2 dari 2 halaman

Libatkan DPR RI

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Ditemui ditempat yang sama, Kepala Bappenas mengkonfirmasi pembentukan Undang-Undang terkait ibu kota baru dan Perpres antara Pemerintah dan DPR.

"Sedang dalam sirkulasi diantara, ya kita bahas bulan ini bersama (DPR), ya kita lihat secepatnya, ya kita sih punya target tapi nanti sama-sama dengan DPR lah, nanti saya ngomong kecepatan, DPR nya nanti nggak pas kan," cetusnya.