Sering Disebut Cilaka, Nama Omnibus Law Diganti Jadi RUU Cipta Kerja

Aksi Buruh yang tergabung dalam KSPSI saat menjalankan aksi di depan gedung DPR RI

Liputan6.com, Jakarta - DPR RI dan pemerintah telah sepakat untuk mengganti nama RUU Cipta Lapangan Kerja menjadi RUU Cipta Kerja.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR Sri Rahayu saat menggelar pertemuan dengan perwakilan buruh yang melakukan aksi di depan Gedung DPR RI hari ini.

"Penggantian nama itu untuk menghindari penyebutan menjadi RUU Cilaka," kata dia di Gedung DPR RI, Rabu (12/2/2020).

Selain itu, Sri Rahayu mengaku juga akan menampung aspirasi buruh yang menuntut untuk dilibatkand alam pembahasan RUU Cipta Kerja ini.

Sementara di kesempatan yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menegaskan dalam aksinya ini ada beberapa tuntutan didepan pimpinan DPR. Pertama, Andi Gani meminta dengan tegas unsur buruh harus masuk ke dalam tim pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

"Kami minta unsur buruh masuk dalam tim pembahasan omnibus law karena sejak awal, unsur buruh tidak pernah diajak bicara sehingga banyak rumor tidak jelas soal omnibus law," tegasnya.

Andi Gani menilai, KSPSI sebagai konfederasi terbesar buruh dan dianggap yang paling dekat dengan pemerintah saja tidak pernah diajak dialog. Ia melihat situasi ini tidak normal cenderung aneh.

"Harusnya buruh diajak bicara. Bukan diundang untuk diberitahukan bahwa ini sudah selesai, Sangat berbeda. Kami ingin masuk ke dalam pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja. Mengidentifikasi masalah satu persatu. Bisa berargumentasi dan mengusulkan secara langsung," ujarnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ribuan buruh menggelar aksi jalan kaki dari GBK menuju gedung MPR DPR. Mereka menolak draft RUU Omnibus Law yang tengah dibahas di DPR. Mereka menuntut keikutsertaannya dalam pembahasan RUU tersebut.

2 dari 2 halaman

Jangan Sampai Merugikan Buruh

Buruh yang tergabung dalam KSPSI menggelar aksi tolak omnibus law Cipta Lapangan Kerja (dok: KSPSI)

Kedua, kata Andi Gani, jangan sampai aturan ini justru merugikan bagi buruh. "Saya mengingatkan pemerintah masih akan terjadi gejolak di buruh Indonesia, karena dari awal sepertinya ada yang disembunyikan," jelasnya.

Andi Gani yang juga pimpinan konfederasi buruh ASEAN (ATUC) berharap DPR bisa menerima masukan dari buruh agar bisa terealisasi.

Terkait jabatannya yang saat ini sebagai Presiden Komisaris BUMN PT PP (Persero) Tbk., Andi Gani mengaku ikhlas dan siap dengan segala resikonya. Misalnya, diberhentikan kalau tindakannya dianggap bersalah memimpin demo buruh. Karena, apa yang telah dilakukannya membela kepentingan buruh.

"Persahabatan saya dengan Pak Jokowi juga akan tetap terjaga. Saya yakin Pak Jokowi tahu saya melakukan ini sebagai bentuk demokrasi yang hakiki," jelasnya.

Kembali Berunjuk Rasa, Buruh Minta Kenaikan UMP 2025 Hingga 10 Persen