Emil Salim Sebut Gaya Pembangunan Jokowi Ketinggalan Zaman

Ekonom Senior dan Menteri Perhubungan Kabinet Pembangunan II periode 1973-1978, Emil Salim. (Anisa/Merdeka.com)

Liputan6.com, Jakarta Ekonom senior Emil Salim menilai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengedepankan ekonomi dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law kurang tepat. Sebab cara itu sudah lama ditinggalkan oleh negara-negara lain di dunia.

Sejak 2015, Emil Salim mengatakan bahwa berbagai negara di dunia sudah tidak lagi memisahkan sektor pembangunan. Sektor ekonomi, lingkungan dan sosial (kemanusiaan) tergabung dalam satu matriks yang sama.

"Jadi ada timbal balik antara ekonomi, sosial dan lingkungan," kata Emil Salim di ITS Tower, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).

Konsep pembangunan yang dimaksud Emil Salim yaitu sustainable development goals (SDGs) atau tujuan pembangunan keberlanjutan.

Konsep pembangunan ini terus digaungkan antar negara di dunia sejak 2015. Indonesia pun termasuk negara yang ikut serta di dalamnya.

Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menilai sektor ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan sektor lingkungan dan kemanusiaan. Ekonomi memerlukan SDM dan sektor lainnya untuk saling mendukung.

"Sehingga di dalam membangun itu bukan ekonomi berdiri sendiri tapi berdampak ke lingkungan juga," kata dia.

Pembangunan ekonomi seharusnya bisa masuk ke ranah sosial dan lingkungan. Sekarang ini di seluruh dunia memakai konsep sustainable development.

Alasannya masalah yang menyangkut lingkungan seperti perubahan iklim dan berbagai macam merupakan akibat dampak dari pembangunan ekonomi. Misalnya, penggunaan sumber daya energi batu bara mengacu pada lingkungan.

Masalah lingkungan memukul perubahan iklim, salah satunya permukaan laut yang naik dan mengakibatkan banjir. Hal ini berdampak pada sektor ekonomi. Sektor ekonomi pun perlu memperhitungkan SDM yang pada akhirnya jadi penentu pembangunan.

"Jadi jangan dipilah-pilah antara ekonomi, sosial, dan lingkungan," kata Emil Salim mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ratusan buruh dari berbagai elemen berunjuk rasa menolak RUU Ombnibus Law yang diwacanakan pemerintah. Buruh takut dirugikan bila omnibus law disahkan.

2 dari 2 halaman

Draf Omnibus Law Cipta Kerja Terdiri dari 15 Bab dan 174 Pasal

Elemen Buruh Tolak RUU Omnibus Law — Elemen Buruh melakukan aksi di depan Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Rabu (12/2/2020). Dalam aksinya mereka menolak draft Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Pemerintah menyerahkan surat presiden dan naskah akademik Omnibus Law RUU Cipta Kerja kepada DPR RI. Ketua DPR Puan Maharani menerima langsung naskah itu dari perwakilan pemerintah lewat enam menteri dan satu wakil menteri.

Kedatangan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menkeu Suahasil Nazara, Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menkumham Yasonna Laoly, dan Menaker Ida Fauziah diterima langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, dan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Komisi III DPR Bahas Kelanjutan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan

"Tujuannya kami akan menyerahkan surpres, menyerahkan draf UU, dan naskah akademiknya. Jadi semuanya sudah dilengkapi dan tadi kami menyerahkan ini dokumennya," kata Menko Perekonomian Airlangga sembari memamerkan naskah bertuliskan Cipta Kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (12/2/2020).

Airlangga menegaskan, judul Omnibus Law yang diserahkan ke DPR hari ini adalah Cipta Kerja atau Ciptaker.

"Judulnya adalah Cipta Kerja. Singkatannya ciptaker, jadi tadi arahan Ibu Ketua DPR jangan dipelesetin," ucap dia.

Omnibus Law Cipta Kerja ini sebelum diserahkan ke DPR disebut Cipta Lapangan Kerja. Namanya pun disingkat menjadi Cilaka.

Naskah yang diserahkan tersebut terdiri dari 79 RUU, 15 bab, dan 174 pasal. Airlangga berharap, DPR bisa memproses draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja sesuai dengan mekanisme yang ada.

"Tentu tadi kami bahas juga terkait persamaan akan dilakukan sosialisasi ke seluruh provinsi di Indonesia. Di mana dalam sosialisasi nanti akan dilakukan bersama antara pemerintah dan juga DPR," jelas dia.

Pembahasan dan sosialisasi Omnibus Law Cipker ini, kata Airlangga, akan melibatkan 7 sektor atau 7 komisi terkait.

"Nantinya terlibat sektor-sektor yang tadi ibu ketua DPR sampaikan. Ada 7 sektor terkait, ada 7 komisi terkait, tentunya anggota dewan kami akan libatkan untuk bersosialisasi sebelum masyarakat bisa mengetahui apa yang akan dibahas, apa yang akan diputuskan," tandas Airlangga.

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Merdeka.com
Pembangunan

Liputan6.com
Author
Arthur Gideon
Editor

Emil Salim Sebut Gaya Pembangunan Jokowi Ketinggalan Zaman

Profil Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP yang Bongkar Ambisi Jokowi untuk Terus Berkuasa

Cawagub Suswono: Ridwan Kamil Berpengalaman, Insyallah Akan Cepat Memajukan Jakarta

16 Parpol KIM hingga Relawan Jokowi-Gibran Diklaim Hadiri Kampanye Akbar Ridwan Kamil-Suswono

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Draf Omnibus Law Cipta Kerja Terdiri dari 15 Bab dan 174 Pasal

Jokowi

Merdeka.com

Pembangunan

L’Oreal Indonesia Buka Lowongan Kerja Buat Lulusan SMK hingga S1, Simak Cara Daftarnya!

Pengangguran Sentuh 7,5 Juta Orang, Jakarta Langsung Buka 35 Ribu Lowongan Kerja

Perusahaan Tambang Batu Bara Ini Buka Lowongan Kerja Besar-besaran, Lulusan SMK hingga S1 Bisa Daftar!

Shell Dikabarkan Tutup Seluruh SPBU di Indonesia, Kenapa?

BUMN Setor Dividen Rp 85,5 Triliun untuk Negara pada 2024

Kementerian PU Pastikan Kesiapan Jalan Nasional hingga Tol saat Natal dan Tahun Baru

Jadi CEO Terbaik, Sunarso Ungkap BRI Group Catatkan Kinerja Cemerlang dan Berkelanjutan

Jurus Pupuk Kaltim Dukung Target Pemerintah Capai Net Zero Emission 2060

Menteri Rosan Paparkan Peluang Investasi Sektor Prioritas Indonesia di Hadapan 150 Pelaku Usaha Terkemuka Inggris

Siapkan Tokenisasi Emas, Pegadaian Koordinasi dengan OJK

Industri Katup Lokal Keluhkan Inkonsistensi Penerapan Kebijakan Perdagangan Nasional

Direktur Utama BRI Dinobatkan Sebagai ”The Best CEO” untuk Most Expansive Sustainable Financing Activities

Menteri Rosan Segera Tindak Lanjuti Komitmen Investasi Rp 134,9 Triliun dari Inggris

Massa Mahasiswa Tuntut Bawaslu Tegas Proses Pelanggaran Pilkada Kota Malang

Setter LavAni Dio Zulfikri Raih MVP, Berikut Daftar Peraih Penghargaan Individu Livoli Divisi Utama 2024

OTT 7 Orang di Bengkulu, KPK Sita Sejumlah Uang

Bolehkah Puasa Senin Kamis Dilakukan Hanya pada Salah Satu Hari Saja?

VIDEO: Disambut Puluhan Unta, Prabowo Tiba di Abu Dhabi

Mythical Games dan FIFA Garap Gim Sepak Bola NFT Mobile Baru

Kunjungan Bersejarah Menhan AS ke Fiji: Fokus pada Kerja Sama Militer

Profil Sandrina Malakiano, Mantan Presenter sekaligus Konsultan Politik Terkemuka yang Sudah Jadi Artis Televisi Sejak SD

Pertamina Eco RunFest 2024 Sukses Digelar, Diikuti 12.300 Pelari dari Ragam Kelompok Usia

Blackvue Hadirkan Dashcam dengan Teknologi AI di GJAW 2024, Apa Kelebihannya?

Apa Itu Hypothalamic Amenorrhea, Penyebab Kenapa Kamu Tidak Kunjung Menstruasi

Dua Kali Jebol Gawang Arab Saudi, Berikut 7 Gaya Marselino Ferdinan di Lapangan

Harga Emas Antam Hari Ini 24 November 2024 Ukuran 1 Gram hingga 1 Kg

VIDEO: Alasan Putus Cinta Gak Cuma Menyakiti Hati, Tapi Juga Tubuh