Pemerintah Pastikan Tak Ada Kursus Kaki Lima bagi Penerima Kartu Prakerja

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menargetkan kartu prakerja akan diluncurkan pada April 2020. Sejalan dengan target tersebut, pemerintah pada tahun ini telah menganggarkan sekitar Rp 10 triliun untuk 2 juta penerima kartu prakerja.

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko memastikan pemerintah akan mengawasi pengelolaan kartu prakerja secara ketat. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi munculnya Balai Latihan Kerja (BLK) abal-abal yang jadi tempat belajar bagi para penerima kartu prakerja.

"Jangan ada yang kursus-kursus kaki lima, kita tidak mau itu. Begitu tau ada program Rp 10 triliun itu nanti muncul kursus-kursus kaki lima," kata Moeldoko dalam seminar di Gedung Pakarti Centre, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Untuk mengantisipasi kehadiran BLK gadungan, ia mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Pemerintah Daerah hingga pihak koordinator (Project Management Office/PMO) yang bakal dibentuk akan melakukan verifikasi ketat untuk meloloskan tempat kursus mana saja yang bisa diajak bekerjasama dalam proyek ini.

Menurut paparan Moeldoko, saat ini jumlah pengangguran di Indonesia ada sekitar 2,8 juta jiwa pada rentang usia produktif antara 20-24 tahun. Jumlah ini ditambah dengan adanya sekitar 1,8 juta orang yang menganggur pasca lulus SMA setiap tahunnya.

Dengan adanya kartu prakerja, Moeldoko menyatakan, para lulusan tersebut ataupun para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat memperoleh manfaat dari adanya program pelatihan yang diberikan.

Kendati demikian, ia tak bisa menjamin kartu prakerja bakal membuat para penerimanya dapat memperoleh pekerjaan.

"Bukan berarti pemerintah memberikan jaminan sepenuhnya bahwa nanti kartu prakerja yang jumlahnya 2 juta orang itu tidak memberikan jaminan 2 juta itu bisa seluruhnya mendapatkan pekerjaan. Karena pemerintah tidak mungkin bisa mengendalikan lapangan tenaga kerja," tuturnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: