Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemangku-Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP2-KKP) Effendi Gazali, menyayangkan ketidakhadiran Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dalam acara edukasi publik tentang lobster. Padahal pihaknya sudah mengundang secara terbuka.
“Pertama kan kami mengundang semua, kami berharap Bu Susi datang, kan suasananya santai betul, anda sudah lihat kan, santai gembira. Kalau kita bertemu Bu Susi tadi enak juga, kita bisa denger juga alasan Bu Susi kenapa waktu itu tidak boleh budidaya, misalnya gitu ya sekarang karena Bu Susi tidak ada, kita pakai data-data yang diproduksi pada zaman Bu Susi,” kata Effendi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu (19/2/2020).
Advertisement
Effendi pun berharap untuk ke depannya dengan diadakan diskusi edukasi publik bisa menyamakan persepsi terkait budidaya lobster, yang tidak hanya mengatakan lobster tidak boleh dibudidaya melainkan dibiarkan dipelihara oleh alam. Effendi pun tak setuju hal tersebut. Alasannya, benih lobster sulit hidup karena dari ribuan telur lobster yang dilepaskan oleh induknya, hanya 1 banding 10.000 yang mampu hidup.
“Mudah-mudahan lobster apa adanya one and for all, jadi jangan lagi ada orang yang mengatakan bahwa tidak usah dibudidaya, biar aja dipelihara oleh alam, tidak bisa juga, sekalipun ingin berprinsip melestarikan lingkungan budidaya itu yang paling benar. Karena dari 10 ribu benih lobster tinggal 1 yang hidup. Nah, sebaliknya kalau dia itu sudah sampai di angka 200 gram, itu kan berarti indukan yang sudah hebat sekali karena dia bisa melewati masa-masa seleksi alam dari 10.000 dia hidup,” jelasnya.
Oleh karena itu, dengan budidaya lobster bisa menyelamatkan banyak lobster, sehingga bisa diperoleh hasil setelah lobster-lobster itu dewasa. “Jadi logika seperti itu kita sempurnakan bersama, gak ada yang salah ke depan, sudahlah lobster fakta dan datanya ada, Saya bukan ahli lobster, saya mengkomunikasikan supaya logikanya jangan lagi sesat,” ujarnya.
Lalu, ia mengungkapkan bahwa saat ini informasi yang diperoleh dari badan riset dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, budidaya lobster akan segera dimulai. Meskipun menurutnya, ada peraturan menteri nomor 56 tahun 2016 yang tidak mengizinkan budidaya, “kecuali untuk penelitian dan pengembangan, Sekarang kita penelitian, karena tidak pernah kita penelitian dan pengembangan lagi,” ujarnya.
Sementara itu, bahasan yang menurutnya menarik yakni terkait 850 miliar benih lobster yang tidak boleh diekspor ke luar negeri. Ia pun mengkritisi hal itu,
“Jangan-jangan kita melarang ekspor tapi membiarkan penyelundupan yang 900 miliar per tahun itu jalan terus, itu kata PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) Lho itu!” pungkasnya.
DPR Sarankan Susi Pudjiastuti Hadiri Debat Terbuka Soal Benih Lobster
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menyarankan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dapat memenuhi undangan debat Ketua Komisi Pemangku-Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP2-KKP) Effendi Gazali dalam diskusi tentang benih lobster.
Seperti diketahui, kegiatan debat itu dijadwalkan berlangsung di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta pada Rabu 19 Februari 2020 besok.
"Bagusnya (Bu Susi) yah hadir, tapi apa berani beliau diskusi secara terbuka?," kata Daniel di DPR, Jakarta, Selasa (18/2).
BACA JUGA
Menurut dia, hadirnya Susi dalam agenda itu akan mencerahkan masyarakat terkait polemik revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Wilayah Negara Republik Indonesia.
Effendi pun mengajak Susi untuk hadir dalam debat terbuka yang akan berlangsung besok. Dirinya memastikan, acara digelar santai dan tidak mencari siapa yang menang atau kalah.
Hal ini sebagai upaya mendorong majunya sektor kelautan dan perikanan yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat di dalamnya.
"Tidak ada yg kalah dan menang dalam diskusi Rabu ini. Yang KKP cari adalah revisi Permen agar sesuai Visi-Misi Presiden termutakhir (kan skrg tdk ada Visi-Misi Menteri). Pasti Presiden ingin ekspor naik, budidaya tumbuh, laut lestari, nelayan sjahtera," tulis Effendi dalam akun twiter pribadinya.
Advertisement