Utang Pemerintah Tembus Rp 4.817,5 Triliun hingga Januari 2020

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan (Keuangan) mencatat total utang pemerintah pusat hingga Januari 2020 sebesar Rp 4.817,5 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan posisi utang pada Januari 2019 yang mencapai Rp 4.498,6 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, merincikan total utang pemerintah pusat tersebut terdiri dari pinjaman, baik itu bilateral, multilateral komersial, sampai pinjaman dalam negeri dengan total Rp 751,90 triliun.

Sementara itu, outstanding Surat Berharga Negara mencapai Rp 4.065,65 triliun. Meski demikian secara keseluruhan, posisi utang hingga saat ini mencapai 30,21 persen terhadap PDB.

"Peningkatan tersebut lebih disebabkan adanya peningkatan utang dari SBN dan pinjaman dalam negeri," kata Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Dia mengatakan, pemerintah telah melakukan pembiayaan utang sebesar Rp 122,47 triliun pada Januari 2019. Hal ini disebabkan karena adanya penarikan utang di awal tahun.

"Karena adanya front loading yang dilakukan dalam rangka antisipasi kondisi pasar dan kesempatan yang cukup preferable pada Februari ini," jelas dia.

Pemerintah masih mengandalkan sumber pembiayaan utang utamanya melalui penerbitan SBN. Meskipun terdapat kecenderungan pertumbuhan yang menurun dari sumber pembiayaan SBN seiring menurunnya pertumbuhan defisit APBN selama beberapa tahun belakangan.

"Selain bertumpu pada penerbitan SBN, strategi pembiayaan utang juga melibatkan pinjaman dalam negeri dan luar negeri. Pinjaman dalam negeri mengutamakan pada kegiatan prioritas."

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Utang Luar Negeri Indonesia di Akhir 2019 Tercatat Rp 5.536 Triliun

Rupiah Stagnan Terhadap Dolar AS — Ilustrasi utang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir kuartal IV 2019 mengalami perlambatan. Posisi Utang Luar Negeri Indonesia pada akhir kuartal IV 2019 tercatat sebesar USD 404,3 miliar atau Rp 5.536 triliun (estimasi kurs USD 1 = Rp 13.693)

Utang tersebut terdiri dari utang sektor publik atau utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 202,9 miliar dan utang sektor swasta termasuk BUMN sebesar USD 201,4 miliar.

Utang Luar Negeri Indonesia tersebut tumbuh sebesar 7,7 persen (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan Utang Luar Negeri pada kuartal sebelumnya sebesar 10,4 persen (yoy). Perkembangan tersebut disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN pemerintah dan ULN swasta.

Dikutip dari keterangan tertulis BI, Senin (17/2/2020), Utang Luar Negeri Pemerintah tumbuh melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya. Posisi Utang Luar Negeri pemerintah pada akhir kuartal IV 2019 tercatat sebesar USD 199,9 miliar atau tumbuh 9,1 persen (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan pada kuartal sebelumnya sebesar 10,3 persen (yoy).

Pertumbuhan Utang Luar Negeri pemerintah tersebut ditopang oleh arus masuk investasi nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan penerbitan dual currency global bonds dalam mata uang USD dan Euro.

Hal tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian domestik yang tinggi dan imbal hasil aset keuangan domestik yang tetap menarik, serta ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun.

Pengelolaan Utang Luar Negeri pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Utang Luar Negeri pemerintah terdiri dari sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (19,1 persen dari total), sektor konstruksi (16,6 persen), sektor jasa pendidikan (16,2 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,4 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (13,3 persen).