11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu bakal Kelar di 2020

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu. Dok PUPR

Liputan6.com, Jakarta Kementerian PUPR merencanakan pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di 5 Provinsi pada 2020. Pembangunan 11 PLBN ini telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, satu dari 11 PLBN terpadu pembangunannya telah rampung lantaran telah dimulai sejak 2019 lalu, yakni PLBN Sota di Merauke, Nusa Tenggara Timur.

"Lainnya akan dimulai pembangunannya tahun 2020. Untuk PLBN Sota, Menteri Polhukam (Mahfud MD) akan melaporkan kepada Presiden (Jokowi) tentang kesiapan untuk dapat diresmikan," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2/2020).

Adapun 10 pos terluar negara lainnya yakni PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel, Papua, Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang dan Sei Kelik di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Lalu Sei Pancang Sebatik, Long Midang, dan Labang di Nunukan dan Long Nawang di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.

Selanjutnya, PLBN Serasan di Kabupaten Natuna Kepulauan Riau, Oepoli di Kabupaten Kupang dan Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Menteri Basuki, 10 PLBN tersebut ditargetkan selesai pada akhir Desember 2020. Kecuali PLBN Oepoli, yang masih menunggu kesepakatan batas negara antara Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dengan Menlu Timor Leste.

Total kebutuhan anggaran pembangunan 11 PLBN ini diperkirakan sebesar Rp 651 miliar yang bersumber dari pagu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya.

2 dari 2 halaman

Pusat Ekonomi

Menteri Basuki menyampaikan, pembangunan PLBN tidak hanya bertujuan untuk pos lintas batas negara, namun juga akan didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Salah satunya dengan dibangunnya pasar.

"Dengan demikian kehadiran PLBN akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan," sambung Menteri Basuki.

Fasilitas lain yang turut dibangun diantaranya bangunan utama, bangunan pemeriksa terpadu kedatangan, klinik, carwash/disinfectant, jembatan timbang, pemindai truk, bangunan pemeriksaan keberangkatan, gudang sita, bangunan utilitas, bangunan check point, dan monumen.

Selain itu, dibangun juga jalan paralel perbatasan, jalan akses menuju pos lintas batas dan pengembangan infrastruktur permukiman di kawasan perbatasan seperti jalan lingkungan, drainase, pengelolaan sampah, dan penyediaan air bersih.

Kementerian PUPR
Organisasi
Kementerian PUPR adalah salah satu kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Lihat Selengkapnya
Kementerian PUPR
Pos Lintas Batas Negara