Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tagih rencana bisnis (business plan) 142 Perusahaan BUMN. Erick bahkan sudah memperingatkan pelaporan rencana bisnis sejak awal ia menjabat sebagai Menteri pada Oktober 2019 lalu.
Menurut pemaparannya, dari 142 BUMN, baru 10 yang sudah setor rencana bisnis. Sementera yang tidak setor, kata Erick, bakal ada perombakan oleh Kementerian BUMN.
"Dari awal sudah bilang, lima tahun business plan. Dari 142, paling cuma 10 yang masukin, yang lainnya ya bagian dari yang seru-seru nanti. Masa iya, minta business plan enggak bisa," ujar Erick saat temu media, Jumat (21/02/2020).
Advertisement
Erick Thohir tidak menjelaskan secara persis BUMN mana saja yang telah menyetorkan strategi bisnisnya. Namun, ia memastikan empat bank BUMN yakni BNI, BRI, BTN dan Mandiri telah menyerahkan rencana bisnisnya.
Baca Juga
"Yang rajin kan perbankan empat-empatnya, masih ada enam, ada lah. (BUMN infrastruktur) belum, Pertamina sudah, PLN sudah, sudah enam," kata dia.
Selain BUMN infrastruktur, BUMN kakap seperti PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk belum juga menyerahkan rencana bisnisnya.
"Garuda saya sudah minta mereka lagi siapkan, kan baru (direksinya). Kalau di bank kan enggak terlalu perubahan total. Telkom kita lagi tunggu, mudah-mudahan dengan pembicaraan kemarin lebih semangat," ungkap Erick Thohir.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Erick Thohir akan Tutup 5 Anak Usaha Garuda Indonesia
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merencanakan untuk melikuidasi atau menutup lima anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk (Persero), salah satunya PT Garuda Tauberes Indonesia.
"Ada lima anak perusahaan Garuda Indonesia yang sebenarnya siap di likuidasi. Hasil rapat direksi dan komisaris dengan kami, mereka (Garuda Indonesia) sudah mengusulkan, karena tidak ada manfaatnya," ujar Erick Thohir, dikutip dari Antara, Kamis (20/2/2020).
Ia menambahkan Kementerian BUMN sudah mengusulkan kepada Presiden dan Menteri Keuangan agar Kementerian BUMN mendapatkan mandat tambahan dalam penggabungan dan melikuidasi BUMN.
"Sedang diusulkan kepada Presiden dan Menteri Keuangan untuk mandat tambahan kita bisa memerger dan melikuidasi," ucapnya.
Ia menambahkan dengan adanya tambahan mandat itu Kementerian BUMN juga akan segera mengambil keputusan ke BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan kapal PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PT PANN. "Mungkin bisa merger-kan ke yang lain," kata Erick Thohir.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyampaikan pihak meminta Kementerian BUMN untuk berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance) dan pedoman perilaku (code of conduct) sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di setiap BUMN.Â
Advertisement