Pelarangan Truk ODOL Mundur Jadi 2023, Kecuali Tanjung Priok hingga Bandung

Liputan6.com, Jakarta Menteri perhubungan Budi Karya Sumadi, menunda batas toleransi pembebasan angkutan berlebih muatan atau Zero Over Dimension Over Load (ODOL) hingga akhir 2022, dan peraturan pelarangan ODOL berlaku mulai 1 Januari 2023.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penanganan ODOL bersama kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kepolisian, dan para asosiasi industri seperti Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA), dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO),di Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Menurut Budi saat ini Indonesia sedang dilanda berbagai masalah seperti masalah virus Corona dan lain sebagainya. Sehingga di sisi lain, dirinya dan pihak lain juga memiliki keinginan dan kesepakatan untuk menegakkan dan memutuskan kembali Peraturan terkait ODOL.

"Ya jadi tahun 2023 karena memang ekonomi begitu, 1 Januari 2023 on," ujar Budi.

Kemudian, menteri perindustrian Agus Gumiwang juga menegaskan kembali, "jadi diundurnya itu terakhir 2022, 1 Januari 2023 sudah on mulai," tegas Agus.

Lanjut Budi, memaparkan, hasil diskusi dengan para asosiasi termasuk pelaku industri Kemenhub memberikan toleransi sampai 2023, tetapi ada beberapa hal yang dikecualikan yaitu jalan tol dari Tanjung Priok sampai ke Bandung.

Rute yang dikecualikan menurut Budi yakni untuk tol Priok-Jakarta-Cikampek-Bandung. Artinya, untuk rute tersebut sudah diterapkan sehingga ODOL tidak boleh menggunakan rute tersebut.

Namun, keputusan itu masih belum pasti, apakah besok atau lusa atau seminggu lagi, namun jika ada truk ODOL beroperasi melewati rute itu akan dikenakan sanksi, sementara rute lain masih ada batas toleransi hingga akhir 2022.

"Sekarangnya bisa ditetapkan besok atau lusa atau seminggu lagi itu teknis, yang lain kita juga memberikan suatu upaya-upaya dengan membuat suatu kir (pengujian kendaraan) yang fair, memikirkan alternatif penggunaan Ro-Ro (kapal) dan kereta api, dan juga memasukan beberapa industri ke dalam hal-hal yang dikecualikan akan diikuti dengan suatu rapat-rapat tersebut," jelasnya.