Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, pemerintah akan membangun bandara internasional baru di kawasan ibu kota baru.
Pembangunan ini dilakukan untuk menunjang kawasan IKN. Bandara bertaraf internasional tersebut direncanakan bakal dibangun pada 2021 mendatang.
"Iya, ada bandara baru. Titiknya kurang lebih 15 km dari pusat kota. Mestinya akhir 2021 dibangun," ujar Menhub saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (26/02/2020).
Advertisement
Baca Juga
Bandara tersebut bakal dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Sementara, saat ini di sekitaran kawasan ibu kota baru sendiri sudah ada 2 bandara yang dibangun, yaitu Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan dan Bandara Samarinda Baru milik Kementerian Perhubungan di Samarinda.
Menhub juga menambahkan, 3 bandara ini (ditambah dengan bandara baru yang akan dibangun) akan dikelola oleh 1 operator. Hal ini dilakukan untuk menarik minat investor serta meminimalkan penggunaan APBN.
"Jadi nanti akan dibuat korporasi untuk mengelola 3 bandara itu, nanti kita undang kolaborasi asing dan lokal sehingga investasi untuk bandara tidak keluar dari APBN, tapi swasta yang investasi di situ," papar Menhub.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Singapura Hingga Amerika Serikat Minat Investasi di Ibu Kota Baru
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan, sejumlah negara menyatakan minat untuk berinvestasi di ibu kota baru. Beberapa negara tersebut antara lain Amerika, Inggris, Jerman, China, Singapura, Italia, Denmark dan UEA.
"Banyak sekali, tapi kan kita harus lihat skema-skema yang mereka tawarkan baik untuk kepentingan mereka sendiri dan untuk kepentingan kita. Jadi jangan sampai kita menawarkan sesuatu yang tidak proper untuk mereka. Nanti mereka kecewa kita juga ikut kecewa," ujarnya di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (11/2/2020).Â
Suharso mengatakan, untuk membuat investasi Indonesia menarik bagi asing pemerintah sudah mendesain berbagai kebijakan fiskal. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperbaiki sistem perizinan yang selama ini dinilai rumit oleh investor.
"Ya banyak yang kita sediakan. Insentif di kita itu kan hanya insentif fiskal. Selain kita juga sediakan misalnya kemudahan perizinan, kemudian lahan, saya kira itu," jelasnya.
Sementara itu, terkait aturan ibu kota baru sejauh ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rancangan undang-undang tersebut akan segera dikirimkan ke DPR dalam waktu dekat dan pembahasannya diharapkan rampung 3 bulan.
"Ya mungkin 100 hari saya kira (selesai), 3 bulan. Tapi saya tidak bisa mengatakan begitu karena saya harus sama-sama. Harapan saya seperti itu, tapi kan pembahasan bersama DPR," tandasnya.
Reporter: Anggun P Situmorang
Sumber: Merdeka.comÂ
Advertisement
Desain Ibu Kota Baru Bakal Mirip Kota Manhattan
Pemerintah tengah merancang pembangunan ibu kota baru yang direncanakan berada pada lahan seluas 256.142 Hektare (Ha) di Kalimantan Timur. Pengembangan kawasan ini pun nantinya akan mengusung konsep forest city yang ramah lingkungan.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Prawiradinata mengatakan, pembangunan ibu kota baru nantinya akan mirip dengan Manhattan di Amerika Serikat. Sebagian besar wilayah akan tetap menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH).
"Kita ingin memastikan penerapan forest city. Jadi di daerah yang saya bilang seperti Manhattan kecil, itu Paling tidak 50 persennya akan tetap sebagai RTH," ujar Rudy di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (11/2).
Ibu kota negara juga nanti akan memanfaatkan energi baru terbarukan atau EBT seperti energi air, angin, atau matahari. Sebab, dalam konsep mengenai green city yang sustainable, efisiensi mengenai konservasi energi memang harus bisa dipastikan.
Selain itu, nantinya juga akan dilengkapi sistem bangunan yang green desain, serta circular water management system yang akan memanfaatkan air secara optimal. "Jadi semuanya seoptimal mungkin kita memanfaatkan EBT," jelas Rudy.
Selain itu, Ibu Kota baru juga nanti akan mengusung pola mobilitas juga harus berorientasi pada transportasi publik.
"Kita buat bangunannya, teman-teman PUPR juga sudah siap. Lalu juga transportasi publiknya pun apakah dengan electric car, public transportation atau pun sepeda," tandasnya.
Reporter: Anggun P. Situmorang
Sumber: Merdeka.comÂ