Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mempersilahkan swasta bekerja sama dengan BUMN untuk menjalankan bisnis. Namun, dia mengingatkan, swasta tak boleh berlaku curang atau mengakali BUMN.
"Dengan adanya reformasi BUMN, silakan berpartner dengan BUMN tapi yang baik, jangan BUMN-nya diakalin. Nih banyak juga BUMN diakalin," ujar Menteri Erick di Pasific Place, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Baca Juga
"Taruh orang di dalam supaya bisnisnya jalan terus. Tidak apa apa jalan terus, asal benar-benar transparan dan terbuka dan diperlukan. Jangan sampai taruh di dalam tapi menggeroti BUMN," sambungnya.
Advertisement
Erick melanjutkan, apabila BUMN rusak karena diakali maka negara akan kehilangan Rp 467 triliun karena kehilangan dividen, pajak dan royalti. Jika kehilangan tersebut terjadi maka lagi-lagi yang dirugikan adalah masyarakat.
"Kalau ada apa-apa BUMN, rakyat kehilangan Rp 467 triliun. Apakah bebannya itu mau diberikan ke swasta? Kan tidak. Dengan ini saya berharap, saya ingin swasta kerja sama dengan BUMN tapi saya titip, jangan diakali. Kalau saya bangun ekosistem, ayo sama sama bersaing bersama," jelasnya.
Keputusan memberi pintu masuk bekerja sama tersebut merupakan salah satu respons pemerintah atas permintaan swasta selama ini. "Keluhan swasta saya dengerin kok tapi win-win juga. Berpartner yang baik supaya hasilnya baik. Toh agar kepentingan dividennya baik," tandasnya.
Reporter: Anggun P. Situmorang
Sumber:
Merdeka.com
Kementerian BUMN Ajak Swasta Bangun Proyek Besar
Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartiko Wirjoatmodjo bertemu dengan Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kadin, Shinta Widjaja Kamdani ke Kantornya, Jakarta.
Adapun pertemuan ini membahas mengenai kerja sama antara pemerintah dengan swasta atau public private partnership (PPP).
"Jadi sekarang tindaklanjuti bagaimana swasta yang bisa ikut masuk project mana saja dan masuk partnership antara BUMN dan swasta gitu saja," kata Shinta ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (15/1/2020).
Shinta mengatakan sejauh ini pemerintah tidak menutup kemungkinan melibatkan swasta di proyek-proyek besar. Namun saat ini Kementerian BUMN sendiri masih menganalisa sektor-sektor mana saja yang memang mau dikerjasamakan.
"Sekarang kita harus kasih mereka waktu dulu untuk mengidentifikasi kira-kira project mana yang bisa ditawarkan ke swasta. Nah ini yang sekarang kita masih nunggu," kata dia.
Dia menambahkan, untuk sementara waktu, tawaran proyek sendiri belum ada. Mengingat, Kementerin BUMN masih menganalisa. "Setelah kita tahu project mana baru bisa kerja sama," tandas dia.
Advertisement